 |
| Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyebut, sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). |
Sebabyak 700 personel gabungan dari Bakamla, Polair, KKP hingga nelayan dikerahkan. Pembengkaran dibagi dalam tiga titik lokasi, yaitu Tanjung Pasir, Krojo dan Mauk.
Setiap hari ditargetkan 5 km pagar bambu dibongkar. Total pagar laut sejauh 11,75 km berhasil dibongkar.
"Bagaimana secepatnya pagar laut kita tarik. Target antara 5-7 km. Berdasarkan pengalaman setelah jam 2 ke sana itu sudah berawan dan sudah surut gelombangnya tinggi. Ini tidak efektif kalau kita melaksanakan penarikan.
"Mengingat ketanggalan kapal-kapal sudah tidak bisa mendekat lagi," ujar Danlatamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto.
Pembongkaran diperkirakan selesai dalam 9 hari ke depan disesuaikan dengan kondisi cuaca dan ombak.
Pembokaran diharapkan dapat membuka kembali mata pencarian nelayan yang sudah terhambat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menyebut, sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut terbit di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi itu, Jokowi meminta agar proses legal sertifikat pagar laut diperiksa secara menyeluruh.
"Yang paling penting itu proses legalnya. Itu kan proses dari kelurahan, proses dari kecamatan, proses dari kantor BPN kota/kabupaten, kalau untuk SHM-nya. Kalau untuk SHGB-nya di kementerian. Cek aja, proses legalnya dilakukan dengan baik atau tidak.
Jokowi menyebutkan kasus ini tidak hanya terjadi di Tangerang, Bekasi, tapi juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain.
"Saya kira yang paling penting itu cek, investigasi itu," ujar Presiden Ke-7 RI ini.
Sumber: inews
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
