Ketua DPRD Sumbar Muhidi Terima Audiensi NPWCC: Mari Kita Tingkatkan Pengawasan Terhadap Anak

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menerima audiensi Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Senin, 13 Januari 2024, di ruang khusus II DPRD Sumbar.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi menerima audiensi Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Senin, 13 Januari 2024, di ruang khusus II DPRD Sumbar.

"Saya mengajak kepada semua pihak, mari kita tingkatkan pengawasan terhadap anak. Kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan," katanya merespon penyampaian NPWCC Sumbar.

Secara pribadi, Muhidi memgaku sangat peduli dengan permasalahan yang disampaikan  tersebut dan menekankan perlu ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengetahui akar permasalahannya.

“Semua masukan ini perlu ditindak lanjuti, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi berulang-ulang,” tegas Muhidi.

Ia juga meminta semua komponen masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam menekan kekerasan terhadap wanita, jika ini dilakukan secara masif maka semua akan dapat teratasi.

“Kita juga menghimbau semua komponen masyarakat, agar bisa berpartisipasi secara masif dalam menekan angka kekerasan pada wanita dan anak, sehingga dapat menekan kasus-kasus serupa,” tutup Muhidi

Sebelumnya, Direktur Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti mengatakan, Nurani Perempuan sejak Juli 2024 rutin melakukan pertemuan dengan stakeholder yang terdiri dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terjadi secara komprehensif.

“Berdasarkan data Nurani Perempuan sejak 2015-2023 ada sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat, sedangkan penangan dan pemulihan belum terjadi secara komprehensif sehingga rentan terjadinya keberulangan kekerasan pada korban,” terangnya.

Menurut Meri, berbagai hambatan dan tantangan dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender tantangan terbesarnya adalah ketersediaan anggaran penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News