PDIP: Terjadi Kejahatan Demokrasi di Pilkada Serentak 2024!

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa anomali-anomali yang terjadi itu merupakan kejahatan terhadap demokrasi.

BENTENGSUMBAR.COM - DPP PDIP mengungkap adanya anomali atau keanehan di sejumlah wilayah pada gelaran Pilkada Serentak 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa anomali-anomali yang terjadi itu merupakan kejahatan terhadap demokrasi. 

“Mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November kemarin DPP PDIP sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi,” kata Hasto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 November 2024. 

Politikus asal Yogyakarta ini pun menyesalkan kejahatan demokrasi tersebut digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti. 

Ia mengungkap pihak-pihak yang menggerakkan tersebut setidaknya ada tiga. 

“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kedua adalah gerakan ‘parcok’ partai coklat. Dan ketiga, Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” tegas Hasto.

Hasto lantas mencontohkan kejahatan demokrasi di Provinsi Banten. 

“Di Banten kita lihat, nanti Mas Baskara (Ahmad Basarah) akan menyampaikan keterangan, bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara instrumen negara,” ungkapnya. 

Selain Banten, Hasto juga menyebut kejahatan demokrasi terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).  

“Di Sumatera Utara, nanti Pak Djarot (Saiful Hidayat) akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara, dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” tutur Hasto. 

Selanjutnya, kata Hasto, kejahatan demokrasi juga terjadi di Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Utara (Sulut). 

“Untuk itu nanti terhadap kehadiran ‘Parcok’ dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti saudara Ronny Talapessy membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini,” jelasnya. 

“Kemudian Pak Adian Napitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan,” pungkasnya.

Sumber: RMOL

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News