Gibran Perintahkan Sistem Zonasi Dihapus, Ketua Komisi X DPR Minta Dipertimbangkan dengan Matang

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta hal itu dipertimbangkan matang perintah Wapres Gibran Rakabuming Raka menghapus PPDB sistem zonasi.

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. 

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta hal itu dipertimbangkan matang.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah dikutip dari laman Antara, Jumat, 22 November 2024.

Menurutnya, sistem PPDB Zonasi diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan. 

Ia mengakui sistem tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah dan ketimpangan kualitas antar-sekolah.

Hetifah menyampaikan dampak sistem PPDB Zonasi harus dikaji terlebih dahulu.

Antara lain dengan evaluasi mendalam terkait dampak positif dan negatif sejak sistem itu diberlakukan.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu mengeksplorasi alternatif lain bila sistem zonasi benar-benar dihapuskan.

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (PPDB jalur afirmasi)," ucap dia.

Hetifah menekankan Komisi X DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, terutama terkait dengan pemerataan pendidikan. 

Menurut dia, masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah.

Sebelumnya, Wapres Gibran mengatakan telah meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti menghapus sistem zonasi dalam PPDB.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan'," beber Gibran saat memberikan sambutan di Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2024.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, penting memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

Gibran juga menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. 

"Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," ujar dia.

Dia juga mengajak anak-anak muda bergotong-royong dan bekerja keras di tengah bonus demografi. 

"Kesempatan tidak datang dua kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak menuju Indonesia Emas 2045," ujar dia. (Sumber: Medcom.id)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News