Luhut Sebut Angka OTT Kasus Korupsi RI Turun Drastis, Ini Pemicunya

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan kasus korupsi belakangan ini mulai berkurang. 

Hal tersebut tidak terlepas dari kehadiran e-katalog dalam pembelian barang dan jasa.

Semula, Luhut menyebut bahwa belanja pemerintah melalui e-katalog telah mencapai Rp 3.000 triliun.

Digitalisasi belanja pemerintah tersebut telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Nah, dengan kita bikin e-katalog ini, maka tidak ada lagi ketemu. Saya tidak akan ketemu Safrina-Safrina [anchor CNBC Indonesia] lagi. Safrina kalau mau belanja, belanja ke mesin. Kan mesin tidak bisa disogok," kata Luhut dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/07/2024).

Menurut Luhut, sistem belanja secara digital ini telah menurunkan angka kasus OTT korupsi. 

Hal ini terjadi lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan sendiri.

"Saya bilang OTT jadi berkurang banyak sekali. Karena orang kan tidak ketemu lagi. Saya kan tidak bisa disogok Safrina wong tidak ketemu. Jadi, itu berkurang. Sehingga, tapi ada orang yang marah juga. Berarti mundur KPK-nya. Tidak mundur, fungsi KPK itu salah satu dari tiga itu adalah pencegahan," kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyebut bahwa tindakan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi yang dilakukan pejabat instansi pemerintahan/lembaga merupakan sebuah tindakan yang kampungan.

Menurut dia, ada hal lain yang lebih penting dilakukan ketimbang melakukan OTT, yakni tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. 

Adapun salah satu cara pemerintah untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan yakni dengan membuat sistem informasi pengadaan hingga pendataan yang transparan dan akuntabel.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah membuat sistem terintegrasi antar kementerian/lembaga, sehingga setiap transaksi bersifat transparan. 

Misalnya, melalui e-katalog hingga Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).

Bahkan platform bernama Simbara kini juga diperluas jangkauannya dari yang sebelumnya hanya batu bara kini menyasar pada tata kelola nikel dan timah.

"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan. Kita harus bikin sistem, jadi Bapak Ibu sekalian kita ingin bekerja sama yang bagus dan tidak saling menyalahkan dan kita teruskan ini puncaknya adalah di gov tech yang sekarang sedang berproses," ujarnya dalam acara peluncuran perluasan sistem Simbara untuk komoditas nikel dan timah di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Selasa (23/07/2024).

Sumber: CNBC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News