Hasto Nilai PDIP Jadi Incaran KPK Jelang Pilkada 2024

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tidak kaget jika saat ini pihaknya tengan disorot KPK.

BENTENGSUMBAR.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku tidak kaget jika saat ini pihaknya tengan disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, hal ini wajar terjadi mengingat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan berlangsung.

“Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan politik lain ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Hasto lantas menyinggung jika hal serupa pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana Bupati nonaktif Ngada Marianus Sae juga menjadi incaran aparat penegak hukum. 

Namun, sampai sekarang justru kasus tersebut tidak jelas proses penegakan hukumnya.

“PDIP percaya dan kami menghormati seluruh proses hukum tersebut hanya dilakukan dengan prinsip praduga tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum jangan hukum ditunggangi oleh alat kekuasaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau peduli soal status Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Ita (I) yang kini kembali maju dalam pilkada 2024.

KPK memastikan, proses hukum terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang akan terus berjalan.

"Saat ini Saudara I sedang mencalonkan kembali (sebagai calon Wali Kota Semarang), apakah ini akan mengganggu (proses penyidikan)?, yang kami fokuskan adalah penanganan perkaranya," ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Asep menegaskan proses penanganan perkara tersebut murni berdasarkan kacamata hukum bukan adanya unsur politisasi.

Dia menjelaskan berdasarkan kacamata hukum, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan berdasarkan dua alat bukti yang cukup melalui persetujuan ekspos perkara bersama jajaran lembaga antirasuah terkait.

"Jadi yang kami pertimbangkan itu adalah hasil penyelidikan kecukupan bukti untuk naik ke penyidikan. Selebihnya tidak ada apakah sedang nyalon atau tidak nyalon. Kami tidak masuk dalam pertimbangan ke ranah itu," ucap Asep.

"Jadi seluruh peserta ekspos menyatakan bahwa ini naik sidik diputuskan naik sidik, ya kita laksanakan penyidikan," sambungnya.

Sumber: Inilah.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News