KPK Sebut Korupsi Bansos Presiden Terbongkar Buntut OTT Juliari Batubara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden terkait penanganan Covid-19.

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden terkait penanganan Covid-19 mulanya terbongkar karena operasi tangkap tangan (OTT) mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Pengadaan tersebut kini dalam penyidikan KPK.

“Jadi waktu OTT Juliari itu banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

KPK terus melakukan pendalaman dari berbagai temuan yang diperoleh. Ujungnya, lembaga antikorupsi mulai mengusut pengadaan bansos presiden tersebut.

Terdapat keterkaitan antara kasus ini dengan kasus penyaluran untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) 2020-2021 di Kemensos. 

Bansos PKH terkait penyaluran, sedangkan bansos presiden terkait pengadaan.

“Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya,” ujar Tessa.

KPK juga mengendus dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos presiden sekitar Rp 125 miliar.

Hanya saja, nominal tersebut belum final mengingat penghitungan kerugian masih dihitung. 

Modus yang terjadi disebut terkait dugaan pengurangan kualitas bansos presiden.

“(Dikurangi) kualitasnya,” ujar Tessa.

KPK telah menetapkan tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

Ivo sebelumnya sudah diproses hukum dalam kasus penyaluran bansos.

Diberitakan, KPK tengah mengusut pengadaan bansos presiden terkait Covid-19 di Kemensos. 

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara program bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada PKH 2020-2021 di Kemensos.

Sumber: BeritaSatu.com

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News