 |
| Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, SH., mendesak Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah untuk segera membahas perubahan APBD 2024. |
"Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tidak hanya menelan puluhan korban jiwa, namun juga kerusakan-kerusakan infrastruktur yang sangat parah," ungkap Supardi, Selasa (14/5).
Menurut Supardi, perubahan APBD 2024 harus disegerakan mengingat kondisi saat ini.
Ia juga meminta Pemprov Sumbar melakukan kajian jangka panjang yang melibatkan seluruh unsur terkait hingga perguruan tinggi dalam membahas lingkup kebencanaan.
"Untuk itu, peta kebencanaan Sumbar wajib harus ada," tegasnya.
Menurutnya, dengan dipercepatnya pembahasan Perubahan APBD 2024, maka langkah pemetaan untuk perbaikan bisa segera dilakukan melalui pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dalam pembahasan komposisi Perubahan APBD 2024, ada di dalamnya pos BTT yang diperuntukan untuk penanganan bencana alam. Pada APBD induk 2024, BTT dianggarkan tidak banyak," katanya.
Jika pembahasan perubahan APBD disegarakan maka bisa dilakukan penambahan untuk langkah perbaikan atau penanggulangan kerugian lainya.
“Tentunya peta kebencanaan itu harus dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga langkah antisipasi dengan pemetaan-pemetaan yang dibuat bisa berjalan lebih optimal,” katanya.
Dia juga meminta gubernur untuk melakukan evaluasi terkait eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sumbar, Baik itu sektor pertambangan hingga perkebunan. Eksploitasi yang tidak teratur akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya bencana alam.
“Dengan berbagai rentetan bencana alam yang terjadi maka harus ada langkah-langkah besar dari gubernur untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat,” katanya. (*)
Editor: Zamri Yahya
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »