Jembatan di Korong Batang Sani Amblas, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas Bersuara Lantang

anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Demokrat, HM Nurnas bersuara lantang terkait amblasnya jembatan di Korong Batang Sani 

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah pemilihan Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, HM Nurnas bersuara lantang terkait amblasnya jembatan di Korong Batang Sani Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Padangpariaman.

Politisi Partai Demokrat ini, menyesalkan tidak adanya gerak cepat penanganan dan normalisasi sungai sehingga berdampak amblasnya jembatan tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada juga tindaklanjutnya dari pemda. Jika Batang Sani itu tidak juga dilakukan normalisasi, maka akan selalu ada musibah seperti sekarang, amblas," ungkapnya, Rabu (3/4/2024).

Padahal, sejak beberapa tahun lalu, ia telah mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar segera melakukan normalisasi dan penanganan jembatan tersebut. 

Pasalnya, jembatan itu sangat dibutuhkan untuk jalur perekonomian dan akses transportasi masyarakat.

"Sungai itu sudah dangkal. Jika tidak hujan, nyaris airnya kecil. Jika hujan, cepat meluap. Maka sejak dulu sudah saya ingatkan agar dilakukan normalisasi,” cakapnya.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan pemda akan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

“Bisa berdampak ke Kayutanam. Dulu tahun 2013 kena di Nagari Anduring. Jembatan ambruk," tukuknya.

Kemudian, sekitar tahun 2017 atau 2018 kena juga jembatan di Kayutanam, di jalan nasional Padang-Bukittinggi yang sudah diganti dengan yang baru.

Apatah lagi, kondisi tersebut, bisa meluas ke daerah di Padangpariaman yang diketahui beberapa tahun terakhir sering mengalami banjir ketika hujan deras.

Selain di Padangpariaman, persoalan perlunya normalisasi sungai masih banyak yang harus diselesaikan di Sumbar.

“Di Padang ada Batang Maransi, Banda Luruih. Sedangkan di Solok ada Batang Lembang. Kemudian, di Pasbar ada juga kawasan yang terkena banjir bandang butuh penanganan jangka panjang terhadap sungai. Jadi, persoalan seperti ini yang mestinya jadi perhatian Pemda karena berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Minimnya perhatian tersebut, kata Nurnas tergambar dari anggaran infrastruktur sejak tahun 2019. Baik untuk normalisasi sungai, penangan pantai, peningkatan hingga pelebaran jalan provinsi.

“Terlalu minim anggaran yang disediakan. Dan, saya juga sudah sering suarakan. Kini, yang terkena dampaknya masyarakat juga. Ini yang saya sesalkan,” pungkasnya. (*)

Editor: Zamri Yahya

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News