Hapus Eskul Pramuka, Komisi X DPR Minta Kementerian Nadiem Dievaluasi

Komisi X DPR RI meminta pengambilan kebijakan di kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi (Kemendikbud Ristek) dievaluasi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Komisi X DPR RI meminta pengambilan kebijakan di kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi (Kemendikbud Ristek) dievaluasi. 

Sebab, kebijakan yang diambil kerap kali menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Ini Daftar Caleg yang Berhasil Lolos ke DPRD Kota Padang, Mulai dari Peraih Suara Tertinggi hingga Terendah

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Khadafi setelah Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mencabut kebijakan kewajiban satuan pendidikan menyelenggarakan ekstra kurikuler (eskul) Pramuka.

“Cara mengambil suatu kebijakan di kemendikbud harus di evaluasi agar tidak lagi terjadi kebijakan kebijakan yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” tegas Khadafi kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (2/4).

BACA JUGA: Tak 'Bernyali' Berlaga di Pilgub Sumbar, Ketua DPW Nasdem Sumbar Pilih Turun Gunung Maju di Pilkada Kota Padang

Politikus PKB ini menilai, Pramuka memiliki peran penting dalam pendidikan di sekolah karena membantu siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, kemandirian, dan rasa tanggung jawab.

“Selain itu, pramuka juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian lingkungan, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter siswa,” tegas Khadafi.

BACA JUGA: Ekos Albar Siap Bertarung di Pilkada Kota Padang 2024, Tapi... 

Atas dasar itu, ia meminta Kemendikbud Ristek mengkaji ulang kebijakan mencabut pramuka dari eskul wajib di sekolah.

“Seharusnya mengkaji kebijakakan yang berjalan selama ini dan mengajak induk organisasi berdiskusi untuk melakukan kajian kajian dan nantinya akan lahir suatu kebijakan yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.

Sumber: RMOL

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News