Golkar Minta 5 Kursi Menteri, PAN-Demokrat Ingatkan Hak Presiden

Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan jatah menteri sepenuhnya kewenangan presiden.

BENTENGSUMBAR.COM - PAN dan Demokrat kompak mengingatkan Golkar soal hak prerogatif presiden merespons permintaan partai pohon beringin itu mendapat lima kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan jatah menteri sepenuhnya kewenangan presiden meski akan dibahas bersama para ketua umum partai koalisi.

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Hero, sapaan akrabnya, di kompleks parlemen, Senayan, Senin (18/3).

Hero meyakini Prabowo yang saat ini diprediksi jadi pemenang Pilpres 2024 telah memiliki rumusan struktur kabinet.

Ia pun menegaskan Demokrat hingga saat ini belum membahas serius soal jatah kursi yang mereka inginkan dari kabinet. 

Menurut Hero, Demokrat sampai saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi suara di KPU.

"Kalau Demokrat kan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini kami masih menunggu tanggal 20 Maret, sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden," kata dia.

Hal serupa juga disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia mengingatkan pembagian kursi kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. 

PAN juga masih fokus mengawal proses rekapitulasi di KPU.

Menurut Eddy, pembagian jatah kursi di kabinet akan dibahas secara khusus antara para ketua umum. Dia mengaku tak ikut campur soal itu.

"Ini akan dibahas satu per satu bersama dengan ketua umum. Saya tidak dalam kapasitas membahas ini," kata Eddy di kompleks parlemen.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara spesifik meminta lima kursi di kabinet.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat bertemu para ketua Golkar di tingkat daerah pada Jumat (15/3) di Bali.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengaku akan menyampaikan langsung permintaan partainya itu kepada Prabowo.

"Tentunya kami sampaikan kepada presiden. Apakah presiden setuju atau enggak itu kan prerogatif presiden," ucap Mekeng saat dihubungi, Senin (18/3).

Sumber: CNN Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News