PAN: Apakah Etis Partai Anggota Kabinet Ajukan Hak Angket?

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay merasa heran dengan parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggulirkan wacana hak angket.

BENTENGSUMBAR.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) merasa heran dengan parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggulirkan wacana hak angket menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pasalnya, dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, hanya fraksi PKS yang tidak masuk dalam koalisi pemerintah.

BACA JUGA: Dapil Kota Padang 6: Osman Ayub Tersenyum Bahagia, Ini Parpol yang Masuk 8 Besar dan Caleg Peraih Suara Tertinggi Sementara

"Apakah etis jika partai yang ada di kabinet mengajukan hak angket kepada pemerintah?" kata Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Sabtu (24/2).

"Bukankah itu sama dengan melakukan penyelidikan atas diri masing-masing?" imbuhnya.

BACA JUGA: Dapil Sumatera Barat 1: Ini Partai yang Raih Suara Sementara di Atas 4%, Verry Mulyadi Tertinggi di Gerindra

Atas dasar itu, Ketua DPP PAN ini menyarankan kepada parpol koalisi pemerintah untuk meninjau ulang rencana menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Mohon dipertimbangkan lagi. Sebab, ini akan jadi preseden tidak baik ke depan," kata Saleh.

BACA JUGA: Dapil Kota Padang 5: Helmi Moesim Buktikan Diri Petarung Tangguh, Erismiarti Berpotensi Duduk di Gedung Mewah DPRD Kota Padang

Sebab, sambungnya, yang namanya hak angket akan menimbulkan dampak luas bagi stabilitas politik di Tanah Air.

"Tidak hanya di masa pemilu, bahkan implikasinya bisa ke hal lain di luar pemilu," demikian Saleh.

Sumber: RMOL

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News