 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera mencopot Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. |
Pasalnya, Benny diduga kuat memanfaatkan kekuasaannya memobilisasi para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan salah satu capres di luar negeri dalam Pemilu 2024," ujar pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), R Wijaya Dg Mapasomba kepada wartawan, Minggu (11/2/2024).
Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan salah satu pasangan capres-cawapres.
Namun, KPU sudah membantah kebenaran dari hasil penghitungan suara tersebut.
Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial, pasangan tersebut menang Pemilu 2024 di banyak lokasi di luar negeri, seperti di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, dan Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah.
Apalagi, lanjut Wijaya, Benny merupakan Wakil Ketua Umum DPP Hanura, partai politik yang mendukung paslon tersebut di Pemilu 2024 sekaligus wakil ketua tim pemenangan.
Sebelumnya, tambah Wijaya, Benny mengundang capres yang sama (ketika itu masih bakal capres) untuk hadir di kegiatan BP2MI, tanpa mengundang bakal capres lain.
"Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak presiden," ucapnya.
Diketahui, BP2MI sempat mengundang salah satu bakal capres dalam pelepasan 1.500 PMI, November 2023 lalu.
Bakal capres tersebut hadir guna memberikan motivasi kepada para PMI yang hendak berangkat ke Korea Selatan (Korsel).
Ketika itu, Benny mengungkapkan, acara tersebut sempat tertunda lantaran adanya pembatalan secara sepihak penggunaan gedung milik pemerintah.
Dia menduga, hal itu terjadi lantaran dirinya mengundang sang bakal capres.
"Atas itu kami meminta Presiden Jokowi untuk memecat Benny Rhamdani yang jelas-jelas menyalahi aturan ini," imbuh Wijaya.
Lebih lanjut, dia menilai, Benny kerap bermanuver politik semasa menjabat Kepala BP2MI.
"Bahkan, beliau sampai memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade capres lain sebagai terduga pelanggar HAM, agar tak bisa masuk Istana apabila menang pilpres," cetusnya.
Wijaya memandang, sepak terjang Benny pada tahun politik ini kerap kebablasan.
Kendati memiliki hak sebagai warga negara, seluruh manuver politik Benny dipandang menyalahi etika sebagai pejabat publik.
"Memang haknya beliau mendukung paslon tertentu. Namun, alangkah baiknya tak diumbar ke publik, cukup saat di bilik suara agar tak timbul kegaduhan, perpecahan di PMI maupun institusi BP2MI," tandasnya.
Sumber: BeritaSatu.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
