 |
| Pengamat menyebut, rencana Mahfud MD untuk mundur dari jabatan sebagai Menkopolhukam, merupakan pukulan telak kepada pemerintahan Jokowi. |
Apalagi, Umam menilai, Presiden Jokowi kini semakin terang benderang mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Umam juga menilai, rencana Mahfud MD mundur dari menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) ini merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap independensi dan netralitas pemerintah di Pilpres 2024.
"Setelah beberapa kali merasa dipermalukan oleh Cawapres 02 Gibran, rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan yang selama ini ia berada di dalamnya," kata Khoirul Umam kepada Tribun Network, Rabu (24/1).
Dia juga menduga, sikap mosi tidak percaya Mahfud itu tergambar jelas melalui narasi dan basis argumen yang selama dua kali debat Cawapres.
Dimana, Mahfud Md secara kritis menyerang pilihan-pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Jokowi.
"Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi," ucap Umam.
Umam menambahkan, jika Mahfud Md benar-benar mundur dari jabatannya, ia akan memiliki keleluasaan ruang dan narasi untuk mengonsolidasikan basis kekuatan dan dukungan baru di tiga minggu tersisa jelang Pilpres 14 Februari mendatang.
Sebab, jika Mahfud Md masih berada di posisi pemerintahan saat ini, ia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler.
Sementara itu, jika benar-benar ingin tampil kompetitif untuk menahan rival terberatnya di kubu 02 yang menargetkan kemenangan satu putaran, maka kubu 03 membutuhkan akselerasi atau percepatan konsolidasi elektoral dari segmen undecided dan swing voters pada 3 minggu jelang Pemilu ini.
"Salah satu caranya, Mahfud memang sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus dan fokus pada Pilpres, supaya tidak menyesal nantinya," jelas Umam.
Sementara itu, Umam juga menyoroti respons Presiden Jokowi yang menyatakan dirinya 'sangat menghormati keputusan' Mahfud MD untuk mundur dari jabatan KemenkoPolhukam.
Menurutnya, hal itu merupakan tanda lampu hijau.
"Artinya, Jokowi merasa tidak keberatan sama sekali, bahkan mungkin keputusan itu yang ia tunggu-tunggu pasca mencermati sikap, posisi, dan basis argumen Mahfud dalam debat Cawapres yang lebih mewakili karakter kuat oposisi ketimbang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri," jelas Umam.
Sementara, Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin (AMIN) merespons soal rencana Menkopolhukam Mahfud MD mundur dari kabinet Jokowi.
Juru Bicara Timnas AMIN Muh Ramli Rahim mengatakan, keputusan mundur atau tidak dari kabinet itu merupakan hak dari Mahfud sendiri.
Sedangkan, soal persetujuan mundur atau tidak tentu menjadi hak presiden.
"Mundur atau maju tentu saja menjadi hak Prof Mahfud, soal dipertahankan atau tidak tentu menjadi hak prerogatif presiden," kata Ramli, Rabu.
Ramli mengatakan, mundurnya Mahfud sebenarnya tidak berpengaruh apapun terhadap kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Anies-Muhaimin.
"Bagi kami tak ada pengaruhnya," ucapnya.
Sementara itu, saat ditanya terkait Mahfud yang pernah menyatakan menjaga agar pengusungan Anies Baswedan (ABW) di Pilpres 2024 tidak dirintangi pihak-pihak tertentu.
Ramli mengaku, pihaknya berterima kasih jika hal tersebut benar dilakukan.
Namun demikian, menurutnya, saat ini mengenai penghadangan pencalonan Anies sebagai capres di 2024 sudah terlewati.
"Soal menjaga pencalonan ABW, jika itu benar, kami mengucapkan terima kasih, tapi saya kira saat ini titik-titik krisis itu sudah terlewati, insya Allah Anies-Muhaimin tidak akan terbendung lagi jadi presiden," tutur Juru Bicara Timnas AMIN itu.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengapresiasi pernyataan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD, akan menentukan waktu yang tepat untuk mengundurkan dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju saat ini.
Hasanuddin memandang sikap yang ditunjukkan oleh Mahfud MD merupakan bentuk keteladanan dan etika saat seseorang mengikuti kontestasi politik.
"Saya melihat ini merupakan sebuah keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang Mahfud MD, dan patut dicontoh oleh aparatur negara lainnya bahkan termasuk presiden sekalipun untuk mundur dari jabatannya ketika terlibat langsung dalam kontestasi politik dan berkampanye," kata Hasanuddin, Rabu (24/1).
Hasanuddin berharap sikap ini juga diikuti kontestan pilpres lainnya, yang saat ini masih menjabat sebagai aparatur negara atau pembantu presiden.
Hal ini, kata Hasanuddin, penting dilakukan agar penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung jujur dan adil.
"Tentu rawan terjadi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik seperti menteri, gubernur, dan bupati/wali kota," ujar dia.
"Saat ini juga sudah terlihat negara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat, perangkat desa dikumpulkan dan sebagainya," tandasnya
Sumber: Tribunnews
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »