Utang Semakin Bertambah Banyak, Indonesia Terjebak Middle Income Trap

Indonesia saat ini terjebak pada middle income trap, yang menyebabkan utang Indonesia semakin bertambah banyak.

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Didin S. Damanhuri menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini yang menambah utang Indonesia adalah Kereta Cepat yang prosesnya sangat terburu-buru, IKN dengan proses perundangannya begitu cepat terjadi dan berbagai permasalahan lainnya baik dari sisi lingkungan maupun sisi geopolitik. 

“Hal tersebut terjadi karena tergesa-gesa, hingga saat ini masih menjadi banyak perdebatan di berbagai pihak termasuk dalam perdebatan Capres,” ungkapnya dalam diskusi yang diselenggarakaan Universitas Paramadina dengan tema “Evaluasi Akhir Tahun pada Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum” pada Kamis (14/12/2023). 

Didin mengungkapkan masalah lain mengenai impor pangan yang terjadi seperti kartel, sebagai coontoh pada impor garam yang hingga saat ini masih terjadi. 

“Indonesia saat ini terjebak pada middle income trap, yang menyebabkan utang Indonesia semakin bertambah banyak,” tambahnya.

Ia melihat kejaksaan agung dipakai sebagai instrumen lawan politik atau aliansi, penggunaan buzzer dan influencer menggunakan biaya APBN konsisten dilakukan oleh pemerintah. 

"Suara masyarakat juga dibungkam oleh UU ITE dan lawan politik langsung di laporkan," katanya.

Didin mengingatkan pentingnya mengaktifkan check and balances.

“Sebenarnya gejala otoritarianisme baru sudah dijalankan sejak masa pemerintahan Soeharto, tetapi pada saat itu kebutuhan pokok rakyat bisa didapatkan dengan harga terjangkau,” kata Didin S. Damanhuri.

Sementara itu, Dr. Hendri Satrio Pendiri Kedai Kopi mengatakan, metode politik tersentral dengan distribusi sembako sebagai alat politik.

“Bahkan distribusi sembako Januari nanti tidak diberikan oleh Kementrian Sosial karena dikhawatirkan akan mewakili atau pemberian dari salah satu pasang capres-cawapres” imbuhnya.

Hendri Satrio memandang rasa cinta tanah air harus lebih besar dibanding rasa cinta kepada sebuah golongan, harus memiliki akal sehat dan kepatutan dalam memilih pemimpin, dan sebagai pemilik otoritas suara harus dipergunakan sebaik mungkin. 

“Oposisi yang lemah tidak akan membuat Indonesia kemana-mana. Sementara dalam teori lainnya, negara akan langgeng melaksanakan demokrasinya jika ada ekonomi yang merata, hukum yang tidak tebang pilih, dan kedewasaan berfikir,” tambahnya. 

Laporan: Arief Tito

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News