 |
| Pemerintah Kota Padang secara resmi menyerahkan Dana Hibah Tahap I sebesar Rp18.401.582.376,- kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang. |
Dana hibah terkait bantuan keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 mendatang itu, diserahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang Raju Minropa mewakili Wali Kota Padang, kepada Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra di Aula Kantor BPKAD Kota Padang, Senin (18/12/2023).
Penyerahan dana hibah didahului dengan penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa bersama Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra, dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Tarmizi Ismail.
Kepala BPKAD Kota Padang Raju Minropa menjelaskan, anggaran ini diserahkan secara dua tahap dengan total Rp46.003.855.940.
"Untuk tahap pertama hari ini kita menyerahkannya sebanyak 18 miliar lebih atau 40 persen melalui dana APBD Perubahan Kota Padang Tahun Anggaran 2023. Sementara untuk tahap kedua 60 persennya lagi sebanyak 27 miliar lebih menggunakan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024," jelasnya.
Selanjutnya Raju menyampaikan, dengan penandatanganan SP2D ini, Pemko Padang bersama KPU Kota Padang diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik untuk menyukseskan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ada di Kota Padang.
“Melalui pemberian dana hibah ini, kita harapkan seluruh tugas dan kebutuhan KPU Kota Padang dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang tahun 2024 mendatang terlaksana dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti,” harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Padang yang telah memberikan dana hibah bagi KPU Kota Padang untuk mendukung kesuksesan Pemilukada Kota Padang 2024.
Pemko dan Kejaksaan Negeri Padang Bagikan Voucher Belanja
Wali Kota Padang Hendri Septa sangat mengapresiasi operasi pasar murah kali ini. Sebab, ini merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan bersama Kejaksaan Negeri Padang dalam mengendalikan inflasi.
"Ini salah satu upaya kita dalam mengendalikan inflasi. Setiap Senin, kita selalu adakan rapat bersama Kemendagri dalam memastikan kemampuan daerah mengendalikan inflasi," katanya yang didampingi Asisten II Pemko Padang Didi Aryadi.
Inflasi ini sebutnya disebabkan oleh kelangkaan barang sehingga harga jadi tidak menentu. Maka dari itu, operasi pasar murah ini diharapkan mampu mengendalikan kelangkaan dan kenaikan harga barang di pasaran.
"Kita harap masyarakat tidak panic buying. Tentunya kita bersyukur didukung penuh Kejaksaan Negeri Padang. Sekarang kita buka di Nanggalo, dan akan kita lakukan bertahap ke 11 kecamatan di Kota Padang," ucapnya lagi.
Voucher belanja di kegiatan ini dibagikan kepada anak stunting atau keluarga yang kurang mampu. Masing-masing anak diberi empat voucher yang masing-masingnya senilai Rp. 5.000,- dan akan mendapatkan potongan harga sesuai voucher.
Kepala Kejaksaan Negeri Padang, M. Fatria menyebutkan pihaknya terus mendukung apapun program Pemerintah Kota Padang dalam membantu dan melayani warga Kota Padang.
Hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan Negeri Padang tidak hanya berkecimpung di bidang hukum, namun juga mampu berkolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah.
"Insha Allah ini akan kita laksanakan hingga 14 Januari ke depan. Mudah-mudahan niat baik dan kolaborasi bersama Pemko Padang ini bisa membantu masyarakat. Dan semoga harga kebutuhan masyarakat tetap stabil menyambut nataru," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »