 |
| Capres dan Cawapres usungan PDI Perjuangan dan koalisinya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. |
Ganjar memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Ahmad Ali mengkritik penilaian Ganjar Pranowo dengan menyatakan bahwa poin 5 adalah nilai yang buruk.
Ali menyampaikan bahwa jika terdapat masalah dalam penegakan hukum, seharusnya Menkopolhukam Mahfud MD yang dibawahi olehnya yang menjadi sorotan.
"Kalau begitu yang bermasalah Menkopolhukam Mahfud MD yang membawahi hukum. Apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali.
Ali menilai bahwa poin 5 merupakan kritikan tidak langsung terhadap Mahfud MD, yang juga merupakan calon wakil presiden pendamping Ganjar di Pilpres 2024.
Dia menyebut Ganjar seharusnya kembali melibatkan Mahfud MD dalam kritikannya.
"Ganjar mengkritik wakilnya dong. Enggak bisa berbuat apa-apa, kok dijadikan wakil," ungkap Ali.
Ali juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.
Dia menegaskan bahwa selama ini tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud.
"Pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh Pemerintah dalam kasus penanganan hukum? Apakah karena kasus Wadas atau hal lain?" tanya Ali.
Meskipun Ganjar memberi penilaian kurang baik terhadap penegakan hukum, Ali menegaskan bahwa upaya tersebut masih di jalur yang benar.
Dia tidak melihat adanya tekanan hukum terhadap capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024.
"Selama ini, saya sebagai partai pemerintah, masih melihat (penegakan hukum) ini masih proporsional. Penanganan hukumnya itu, kalau ada kurang-kurangnya sedikit, ya, namanya manusia, ada puas dan tidak puas," tegasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo, calon wakil presiden nomor urut 3, menilai upaya penegakan hukum di Indonesia menurun di era kepemimpinan Jokowi sebagai presiden.
Ganjar memberikan nilai 5 terhadap penegakan hukum tersebut.
Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden dan wakil presiden.
Ganjar Pranowo menyatakan bahwa kasus di MK telah merugikan persepsi publik, membuat pemerintah yang sebelumnya terlihat tegas menjadi terlihat kurang konsisten.
"Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok. Persepsi publik hari ini menjadi berbeda, yang sebelumnya terlihat tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok," kata Ganjar Pranowo pada 18 November 2023.
Menurut Ganjar, penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa hal ini seharusnya menjadi peringatan untuk menjaga agar hukum berjalan lebih baik, lebih parsial, dan hadir untuk semua.
Sumber: Pikiran Rakyat
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »