Soal Isu Reshuffle, Puan Singgung Kementerian yang Miliki Masalah Hukum

Puan Maharani bicara soal wacana perombakan kabinet atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. 

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani bicara soal wacana perombakan kabinet atau reshuffle menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. 

Menurut Puan, hal itu merupakan hak prerogratif dari Presiden Jokowi.

Puan pun menyinggung soal kementerian yang sedang bermasalah terutama soal hukum. 

"Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden," kata Puan lewat video yang diterima, Senin (2/10/2023). 

Puan juga menyoroti soal perkembangan Kementerian yang sedang bermasalah terutama masalah hukum. 

Maka, Puan bicara kemungkinan reshuffle bakal terjadi di kementerian tersebut.

"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," ucap Puan. 

Ketua DPR RI ini kembali menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi. 

"Tapi itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," jelas dia. 

Sebelumnya isu perombakan kabinet santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Sejumlah nama Menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.

Sejumlah menteri yang terseret kasus hukum diantaranya yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

KPK pun telah melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Tak hanya itu, KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan.

Selain SYL ada juga Menpora Dito Ariotedjo yang terseret pusaran perkara korupsi pengadaan BTS 4G di Kominfo.

Ia disebut oleh saksi mahkota yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dito disebut menerima aliran dana untuk mengamankan perkara kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Terkait hal tersebut Dito membantahnya.

Ia mengatakan telah menyampaikan duduk permasalahan tersebut secara resmi ke aparat penegak hukum.

"Oh semua sudah disampaikan secara resmi dan formil," katanya usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Dito tidak ambil pusing dengan kabar dirinya akan terkena perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya jabatan merupakan amanah yang bisa datang kapan saja.

"Ah jabatan kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja," kata Dito.

Dito mengatakan dirinya saat ini fokus bekerja.

Ia tidak memikirkan soal isu perombakan kabinet atau yang lainnya.

"Kita yang penting kerja yang terbaik saja mas," katanya.

Sumber: Tribunnews

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News