Pengamat Beri Penjelasan soal kenapa Jokowi dan Keluarganya Tidak Dipecat PDI-P

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen bersama Presiden Jokowi.

BENTENGSUMBAR.COM - Kenapa PDI-Perjuangan tidak tegas kepada Joko Widodo atau Jokowi and family? Itu yang banyak dipertanyakan oleh publik? Kalau ada kader, pengurus partai PDI-P mbalelo atau main dua kaki, maka PDI-P langsung mengambil kebijakan memecatnya, tapi kali ini DPP partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P), seperti tidak bernyali memecat Jokowi dan keluarga?

Banyak bermunculan pendapat publik yang menuduh PDI-P dan Jokowi bersekongkol ala drama- drama Korea?  Seperti judul berita "Jika Tak Ada Pemecatan, Perseteruan Megawati dengan Jokowi Hanya Pura-pura"

Issue liar  semacam ini akan sangat merugikan PDI-P secara nasional dan itu jadi preseden buruk yang akan ditiru oleh 'orang' lain dimasa yang akan datang. 

"Suka tidak suka demikianlah asal mula kejatuhan manusia karena 'pembiaran' hingga sampai hari ini, "ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (30/10).

Adanya pembiaran itu melahirkan tindakan yang serupa di masa depan, bahkan bisa lebih buruk dari yang sudah- sudah. 

"Kenapa? Karena manusia itu mahluk peniru ulung yang tanpa disadari dan atau diajari. Jika hari ini PDI-P tidak bisa atau tidak dapat memberikan sanksi tegas, itu karena sedang berhitung cermat dan teliti, ada kalkulasi untung rugi terhadap partai, "ungkap mantan fungsionaris DPP KNPI itu.

Menurut Silaen, dampak atau imbas kebijakan yang akan diambil oleh PDI-P terhadap perangai (perilaku) Jokowi dan keluarga dihitung bener oleh PDI-P. Sebab kalau salah langkah politik maka PDI-P bisa ambruk diterpa angin tsunami politik. 

"Kalau anggota/ kader/ pengurus setingkat dibawah presiden maka tidak terlalu jadi masalah besar, "ucapnya.

Sistem Ketata-negaraan Indonesia, Presiden yang memiliki kekuasaan yang sangat besar alias sedang berkuasa penuh. 

Di injury time ini, tentu saja PDI-P tidak akan melakukan tindakan yang 'gol bunuh diri'.

"Itulah sebabnya kenapa PDI-P terkesan lembek, bingung seperti tidak berdaya menghadapi 'kekuasaan' Jokowi saat ini, "beber Silaen.

Menurut pengamat politik Samuel F Silaen, sudah tepat, apa yang dilakukan PDI-P dan jajarannya itu, silent operating. Selain memang waktu jelang pemilu serentak 2024 sudah didepan mata. 

"Jadi PDI-P harus fokus menghadapi pesta demokrasi yang jauh lebih urgent daripada larut pada kekesalan, kegundahan atau bahkan kemarahan yang meluap-luap, "jelas ketua umum organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) itu.

PDI-P sepertinya membiarkan publik menerka- nerka, apa yang sedang terjadi diantara Jokowi dan PDI-P. Publik diberi kesempatan untuk berasumsi sesuai dengan keinginan dan latarbelakang masing- masing, oleh karena semakin menarik untuk disimak dan ditonton, seperti sebuah 'sinetron' ala politik tingkat dewa. 

"Di seluruh dunia bahwa yang namanya guncangan politik itu mirip film action, "tebak alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.

Itulah sebabnya film- film barat atau Hollywood itu tidak jauh-jauh dari drama yang dibumbui adegan- adegan yang menegangkan penonton. 

"Misalnya; Olympus Has Fallen, London Has Fallen dan Hunter Killer, film yang menceritakan kisah- kisah pertarungan politik global tingkat tinggi antar negara. Itulah yang membedakan film yang ada di Indonesia, tahu kan?, "tanya Silaen.

Rakyat sebagai 'penonton' yang baik, harus paham dan mengerti, sejauh ini rakyat kecil (dalam istilah perang; rakyat sipil yang jadi korban) dari perseteruan 'gajah lawan gajah' tersebut.

"Seandainya- pun, bahwa apa yang sedang terjadi diantara Jokowi dan PDI-P benar atau hanya pura-pura (panggung sandiwara), maka waktulah yang dapat menggabungkan puzzle- puzzle yang berserakan tersebut, "sebut Silaen.

"Pesta demokrasi akbar 2024 harus kita sambut dengan riang- gembira, untuk memeriahkan pesta demokrasi tersebut mari kita datang ke TPS- TPS terdekat, silakan rakyat memilih Capres- Cawapres dan seterusnya, yang terbaik, berpengalaman, berprestasi menurut rakyat dan mau menjadi pelayan rakyat Indonesia, yang sudah teruji dan memiliki jejak rekam yang baik dan bukan sekedar janji- janji, manis dibibir dan lain- lain," tandasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News