Demokrat Respons Hasto soal Truf Jokowi: Jangan-jangan PDIP Tersandera

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

BENTENGSUMBAR.COM - Partai Demokrat menepis pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim menerima pengakuan sejumlah ketua umum partai politik perihal kartu truf yang dipegang Presiden Joko Widodo.

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah anggapan yang menyebut para parpol pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka takut dan bergantung pada Jokowi. Menurutnya, Demokrat menentukan arah Pilpres 2024 secara otonom.

"Ini pernyataan yang tak berdasar. Partai Demokrat belum pernah sekalipun berada pada posisi tidak otonom, apalagi tersandera dalam penentuan capres dan cawapres," kata Kamhar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (30/10).

"Jangan-jangan partainya Bung Hasto yang tersandera," imbuhnya.

Kamhar mengatakan Demokrat mampu menerima Gibran sebagai pasangan Prabowo dalam kontestasi politik tahun depan, lantaran keputusan tersebut merupakan kehendak Prabowo untuk menentukan pasangan yang dianggap pas dan kompeten.

Menurutnya, sejak Demokrat memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), pihaknya tidak mengajukan kader mereka sebagai bakal cawapres Prabowo.

"Demokrat taat asas, sejak semula saat mengusung Pak Prabowo dan menjadi bagian dari KIM, kami menyerahkan sepenuhnya terkait bacawapres kepada Pak Prabowo," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto menerima pengakuan para ketua umum partai di balik pencalonan Gibran. Hasto mengklaim mereka tersandera 'kartu' yang dipegang Jokowi lewat pencalonan itu.

"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Minggu (29/10).

Hasto juga menilai kondisi yang membuat Gibran menjadi calon wakil presiden di kubu lawan merupakan pembangkangan politik atau political disobedience terhadap konstitusi.

Juru Bicara Muda DPP Partai Demokrat Diska Putri Pamungkas mengatakan pernyataan Hasto tersebut sulit dibuktikan dan dicari dasarnya.

Sumber: CNN Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News