PBNU meminta agar praktik kekerasan yang terjadi di Pulau Rempang akibat konflik agraria terkait proyek Rempang Eco City itu harus dihentikan.
Sikap itu merupakan hasil rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU yang digelar PBNU di Jakarta.
"Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat haruslah dihentikan," kata Ketua Komisi Rekomendasi Munas Alim Ulama NU, Ulil Abshar Abdalla dalam konferensi pers hasil Munas Konbes NU di Jakarta, Selasa (19/9).
Ulil menyebut pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pembangunan seharusnya hanya sarana untuk kemaslahatan manusia.
PBNU pun mendorong semua pihak terkait untuk menahan diri dan saling memperkuat musyawarah demi mencapai mufakat tanpa adanya hak-hak yang dicederai.
"Sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan rakyat kecil," ucapnya.
Para ulama NU meminta pemerintah menyetop praktik kekerasan kepada masyarakat Pulau Rempang, Batam terkait konflik agraria demi proyek Rempang Eco City.
Dia pun mengajak masyarakat Rempang untuk bersabar dan berdoa kepada Sang Pencipta agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas meminta aparat keamanan tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN).
"Ini selalu saya ingatkan, jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi.
Presiden mengatakan semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat.
"Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," kata Presiden Jokowi.
Sumber: jpnn
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
