LAKSAMANA: Presiden Jokowi Seharusnya Tidak Sulit Bangun IKN Asalkan Mau Ambil Kebijakan Ala Tiongkok atau Korut

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah pemimpin negara sekaligus kepala negara. Jabatan yang sangat powerfull untuk melakukan hal-hal apa saja yang baik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. 

"Kok malah gak itu yang dilakukan. Contoh membangun IKN itu sebenarnya urusan kripik/ kecil kalau presiden mau dan berani? Indonesia kaya- raya kok moso urusan kripik seperti itu tidak bisa diatasi sampai sekarang ini, konon kabarnya kekayaan alam Indonesia ini dapat menghidupi seperempat sampai setengah penduduk dunia/ bumi," kata ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (22/08).

"Artinya apa? Indonesia ini super kaya- raya tapi kok rakyatnya miskin, malah dapat dikatakan melarat, kok bisa negara yang sumber daya alamnya sedikit tapi rakyatnya kaya raya, "tanyanya.

Harusnya kebijakan pemerintah menitik-beratkan atau fokusnya kepada extra policy-nya yang mengharuskan pejabat dan birokrasi ikat pinggang tanpa terkecuali. 

"Contohnya ada kok abdi dalem Keraton mereka bisa kok tak hidup sebagai borjuis, sebab mereka dengan rela mengabdi sebagai pelayan keraton," tegasnya.

"Harusnya itu ditiru sebagai model pembantunya rakyat Indonesia, kalau mau jadi pejabat kudu bisa seperti abdi dalem Keraton itu, "ungkap Silaen.

"Yang terjadi sekarang rakyat menghamba/ budaknya pejabat dan birokrat padahal mereka- mereka itu kan pelayan kita (rakyat), kalau dianalogikan sebagai abdi dalem Keraton tapi sebagai pelayan atau hamba rakyat, justru mereka (pejabat negara) menjual harta warisan yang dimiliki oleh rakyat kira- kira bagaimana logikanya? Abdi dalem atau pelayan justru memerintah majikannya?, "beber Silaen.

Tentunya rakyatlah yang jadi majikan pemerintah/ pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk melayaninya, sekarang yang memiliki harta kekayaan berlimpah- limpah justru pelayan rakyat tersebut yang menguasai harta warisan seluruh rakyat Indonesia.

"Kebalik- balik, kalau tidak mau sebagai abdi dalem Keraton maka jangan melamar pekerjaan sebagai pelayan rakyat kalau tujuannya mau kaya dan hidup borju, "tegas Silaen.

Jadi berapa kebutuhan pembangunan IKN? 500T itu kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang dicopet oleh mafia berkolusi dengan pejabat negara. 

"Jadi berapa lama ikat pinggangnya? 2 tahun atau 3 tahun. Berikutnya lalu negara memberikan apresiasi atas dukungan mereka- mereka yang sepatutnya itu hal yang wajar, "tapi bukan merampok harta warisan Rakyat Indonesia, "ujar Silaen.

Sampai disini satu urusan yang sangat besar dan penting dapat dilakukan dengan baik. 

"Kalau itu dilakukan secara terbuka dan transparan maka rakyat Indonesia mendapatkan faedahnya. Bahwa presiden pro rakyat bukan pro cukong tok. Sebab dengan menjual murah sumber daya alam Indonesia kepada asing tapi keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir Orang.

Disinilah kegagalan presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. 

"Sebab hampir semua kebijakan pemerintah selama ini tidak ada yang menguntungkan rakyat secara sistematis yang ada hanya gimik-gimik demi nyenangke telinga rakyat tok, "sindir Silaen.

Tingkat kemiskinan makin melebar dan jurangnya makin dalam. Untuk jangka panjang yang demikian sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. 

"Dapat dibayangkan bagaimana rakyat akan jadi pengemis ditengah kekayaan alam yang melimpah, tapi hanya dikuasi dan dinikmati segelintir kelompok orang, "ungkap ketua umum organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) itu.

Lalu kekayaan alam Indonesia habis (entek kabeh) lalu rakyat hanya dapat remah- remah, jadi konsumen abadi untuk memperkaya yang sudah kaya. 

"Apa mereka itu aja yang harus hidup berkelimpahan sementara mayoritas penduduk Indonesia miskin semakin miskin? Apakah mereka suatu saat melakukan pemberontakan yang tidak bisa dikendalikan lagi, karena tingkat kemiskinan yang terlalu itu, "kritik alumni Lemhanas Pemuda 2009 itu.

Sekarang elite politik dan oligarki berlomba-lomba menguasai hajat hidup rakyat banyak. 

"Apa itu yang di inginkan pendiri bangsa Indonesia ini? Silaen pikir tidak, kalau membaca mukadimah UUD republik Indonesia. Apa hanya segelintir orang saja yang pantas untuk menikmati berbagai fasilitas dan kekayaan alam Indonesia ini?, "tanya Silaen.

Apa yang disampaikan oleh prof Mahfud MD soal korupsi yang sudah gila- gilaan itu. Seharusnya rakyat Indonesia nyaman dan aman kalau terjadi pemerataan kesejahteraan tercapai.

"Sehingga tidak ada yang sangat kaya sekali dan ada yang sangat miskin sekali. Kok bisa rakyat kurang gizi dinegeri yang melimpah susu dan madunya, "jelas Silaen.

Pemerintahan ini sudah salah kelola, terjadi dan makin masif. Ibarat Rakyat mati di lumbung padi.

"Artinya apa? Bangsa Indonesia sudah menyimpang terlalu jauh dari tujuan didirikannya negara republik Indonesia ini. Sekarang moso terus dibiarkan tanpa dilakukan perbaikan yang mendasar dan menyeluruh, "tutur Silaen.

Presiden Republik Indonesia harusnya menolong rakyat kecil (wong cilik) supaya tingkat ekonominya naik kelas bukan malah memiskinkannya dengan cara membiarkan pemburu rente dan mafia menguasai hajat hidup rakyat. 

"Meroketnya harga kebutuhan pokok rakyat oleh karena praktik 'upeti' sehingga otomatis HPP-nya naik, "tandasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News