Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf mendukung langkah TNI. Dia mengapresiasi pernyataan resmi TNI yang disampaikan Kapuspen Laksda TNI Julius Widjojono.
Menurut dia, cara itu sebagai bukti TNI ingin memperlihatkan netralitas di tahun politik terutama menghadapi pemilu serentak di 2024.
"Saya apresiasi pernyataan Kapuspen TNI tindakan pencabut baliho salah satu kandidat capres di wilayah tanah lahan TNI di Muara Teweh, Barito Utara Kalteng sebagai bukti konkret netralitas TNI dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada ke depan," kata Al Muzzamil, dalam keterangannya, Senin malam, 17 Juli 2023.
Al Muzzamil berharap sikap TNI bisa menjadi rujukan keteladanan semua aparat di wilayah hukum Indonesia.
Ia menyampaikan demikian karena sesuai amanat UU, aparat TNI dan Polri mesti netral untuk menjaga Pemilu sevara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).
"Karena TNI dan Polri sesuai amanat UU memang harus menjaga netralitas pemilu; pilpres dan pilkada.
Netralitas ini bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk melahirkan Pemilu yang luber," jelas Al Muzzamil.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan alasan pencopotan banner foto Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh, Kalimantan Tengah.
Pencopotan dilakukan prajurit TNI pada Sabtu, 15 Juli 2023 sekitar pukul 17.45 WIB.
Julius menyampaikan upaya pencopotan banner foto Ganjar untuk menjaga netralitas TNI di Pilpres 2024.
Dia mengatakan di tahun politik, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sudah memberikan arahan kepada para prajurit agar menjaga komitmen sikap netral di pemilu.
"Netralitas TNI pada pemilu 2024 di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," kata Julius dalam keterangan, Minggu, 16 Juli 2023.
Tanggapan Ganjar
Adapun Ganjar Pranowo juga sudah buka suara perihal banner fotonya di lahan Kodim dicopotin.
Ia mengaku sudah meminta timnya untuk mengecek dan tabayun terkait pencopotan banner tersebut.
"Itu teman-teman lagi ngecek ya. Saya belum tahu lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tabayun dulu apa sebetulnya yang terjadi," ujar Ganjar kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023.
Namun, Ganjar akan terima alasan pencopotan jika ada kesalahan dari pihaknya yang melakukan pemasangan.
Tapi, ia menyinggung sebaliknya jika ternyata tak ada aturan yang dilanggar maka tindakan aparat perlu dipertanyakan.
"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya harus ikhlas, kalau tidak ya harus kita tanyakan," jelas Ganjar.
Sumber: Viva.co.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »