Pasalnya, ponpes yang dipimpin Panji Gumilang itu kerab kali menuai kontroversi.
Mulai dari mencampurkan sholat perempuan dan laki-laki, menyebut Alquran bukan Kalamullah hingga diduga memperbolehkan santri berzina karena dosanya bisa ditebus dengan uang.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan akhirnya angkat bicara.
Ia mengatakan, kepolisian harus mengecek terlebih dahulu terkait pondok pesantren tersebut.
“Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ. Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu ya,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Kamis (22/6/2023).
Karena itu, Ramadhan mengaku saat ini belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaytun.
“Nanti kita tanyakan dulu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin buka suara soal dugaan penyimpangan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat.
Dikatakan, pemerintah akan melakukan kajian-kajian terlebih dulu terhadap keberadaan pondok pesantren tersebut.
Bahkan, Ma’ruf Amin memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut untuk turun tangan langsung terkait Pesantren Al Zaytun ini.
“Tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dan juga Kementerian Agama, saya minta untuk ditindaklajuti,” kata Ma’ruf dikutip pada Rabu, 21 Juni 2023.
Ia mengatakan pemerintah tentu akan meminta pandangan-pandangan dari berbagai kalangan organisasi masyarakat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan lainnya.
“Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan, saya dengar dari NU Jawa Barat, Persis, dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil,” pungkasnya.
Sumber: VIVA.co.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »