Ade Irfan menyebut Anies tak paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Ade Irfan menyebut pemerintah pusat tidak mengambil alih tupoksi pemerintah daerah.
Menurutnya, sudah ada mekanisme yang mengatur tupoksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Pembagian tugas itu antara pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi dan pusat itu sudah ada yang mengatur mekanismenya dan itu juga sudah diatur anggarannya," kata Ade Irfan kepada wartawan, Minggu (21/5/2023).
Ade Irfan mencontohkan kejadian pembangunan jalan rusak di Lampung dan Labuhanbatu Utara (Labura) usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ke lapangan.
Jokowi, kata Irfan, melihat secara nyata kondisi jalan di Lampung dan Labura lalu memerintahkan pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar pemerintah daerah melaksanakan kewajibannya, yakni memperbaiki jalan rusak itu.
"Presiden turun ke daerah, kemarin ke Lampung dan Labuhanbatu itu meninjau dari hasil laporan laporan masyarakat melihat secara langsung kondisi real yang ada nyata di lapangan dan memerintahkan kepada pemerintah daerah itu untuk melaksanakan kewajibannya," ucapnya.
"Makanya diminta untuk berkoordinasi pemerintah daerah kepada PUPR. Jadi bukan mengambilalih, sudah ada jobdis jobdis masing-masing terhadap tugas-tugas yang ada sesuai dengan regulasi yang ada," ucapnya.
Dia merasa heran dengan Anies yang tidak paham dengan tupoksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Padahal, kata Ade Irfan, Anies pernah sebagai menteri hingga Gubernur DKI Jakarta.
"Ya dia nggak paham aja, saya juga malah jadi mikir Mas Anies itu mantan Gubernur DKI. Tentu dia akan tahu tupoksi mana yang menjadi bagian pemerintah daerah, mana yang jadi bagian pemerintah pusat, kenapa dia tidak bisa memahami itu, lucu juga kan. Dia pernah menjadi menteri di pemerintah pusat, dia pernah jadi gubernur di provinsi. Harusnya dia paham dong," ujarnya.
Seperti diketahui, bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan di acara 'Temu Kebangsaan Relawan'.
Dalam pidatonya Anies menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat.
"Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies dalam sambutannya di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).
Anies menyebut jika permasalahan di daerah yang diambil pusat kemudian tak sampai pada solusi maka hanya akan menyulitkan masyarakat.
Ia menilai saat ini Indonesia memiliki kecenderungan untuk langsung mengambil alih ke pemerintah pusat.
"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," ucap Anies.
"Ingat republik ini luasnya luar biasa penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia," sambung Anies.
Untuk itu, Anies ingin menentukan kembali pemerintahan yang berlandaskan pembukaan UUD 1945. Ia ingin berkomitmen menghadirkan hal itu.
Sumber: detikcom
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
