Hal ini disampaikan menyusul viralnya harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun, ayah dari Mario Dandy.
"Kami juga berharap. Kenapa sih yang diawasi sekarang itu hanya hartanya si Rafael padahal banyak pejabat lain. Coba teman-teman cek kemudian diviralkan, banyak yang gerah kan itu kan juga jadi salah satu agar pejabat tidak macam-macam," kata Alexander Marwata kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).
Alexander mengatakan KPK tidak mungkin mengawasi semua pejabat saat mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dia mengajak masyarakat membantu KPK dalam mengawasi harta pejabat yang dianggap tak wajar.
"Misalnya aparat penegak hukum, mereka kan wajib melaporkan. Sejauh mana sih mereka berintegritas hakim, jaksa, polisi. Masyarakat bisa cek," kata dia.
Alexander mengaku bahwa banyak LHKPN para pejabat yang tak sesuai dengan profilnya.
Alexander mengatakan ada LHKPN yang terlalu tinggi, ada pula yang terlalu rendah.
"Ini kebetulan ada satu peristiwa, sebetulnya banyak pejabat kita yang melaporkan harta kekayaannya kalau kita lihat profilnya nggak match (cocok)," ujar Alexander.
"Kalau kita lihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau sebagai ASN, itu nggak cocok," kata dia.
Alexander menyebut dirinya banyak menerima laporan ada LHKPN pejabat dengan nilai tinggi mencapai puluhan miliar.
Namun, ada juga pejabat yang sangat rendah LHKPN-nya hingga dicurigai ada aset disembunyikan.
"Saya juga dapat forward, ternyata pejabat keuangan kaya-kayakan, sampai ada yang sampai Rp 50-60 (miliar) banyak seperti itu. Nah ada juga yang menyampaikannya sekalipun, dia pejabat, sangat rendah," katanya.
"Jadi tidak hanya yang tinggi saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga yang, ini, ini yang melaporkan rendah belum benar juga. Ini jangan-jangan banyak aset yang diatasnamakan orang lain dan tidak dilaporkan, kan seperti itu," kata dia.
"Kalau kita lihat posisinya cukup strategis tapi laporannya sangat rendah, nilai cashnya di bawah Rp 100 juta. Penghasilan dia per bulan puluhan juta. Nah, ini kita kan juga bertanya-tanya. Utang nggak ada," tambahnya.
Dia mengatakan integritas harus dimiliki oleh para pejabat.
Dia mengatakan pejabat yang berintegritas, akan mengisi LHKPN secara jujur.
"Oleh karena itu pendidikan integritas itu dibutuhkan, paling tidak, para pejabat penyelenggara itu kita tuntut untuk jujur dalam mengisi LHKPN," kata dia.
Sumber: tvOnenews
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
