Fahmi mengatakan, hal ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa premis agama bukanlah platform yang dapat digunakan oleh individu atau partai manapun untuk kepentingan politik.
Ia mengatakan, hal itu juga dilihat sebagai upaya meredam eskalasi ekstremisme politik yang berpotensi menciptakan persepsi ketidakstabilan pemerintah yang akan mempengaruhi kepercayaan investor.
“Penertiban terhadap politisi khususnya di masjid merupakan upaya yang saya lihat dapat mendinginkan suasana dan KKD juga akan berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati undang-undang ini," kata Fahmi dalam konferensi pers setelah seperti dilansir Malaymail pada Senin (13/3/2023).
"Alasan kami pergi ke masjid adalah untuk beribadah, bukan memberikan pidato politik, jadi tinggalkan politik dan jangan menyalahgunakan tempat untuk melakukan kegiatan yang tidak boleh diadakan di sana," ujarnya.
Media sebelumnya melaporkan bahwa politisi dilarang memberikan ceramah atau ceramah agama di masjid dan surau di Terengganu dan Perak karena lembaga keagamaan harus dihormati dan bebas dari unsur politik.
Fahmi mengatakan langkah meredakan iklim politik dengan meredam meningkatnya ancaman ekstrimisme politik penting untuk menjaga stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu.
BACA JUGA: DPD PKS Kota Padang Gelar Flash Mob Sambut Ramadhan: PKS Menang, Anies Insya Allah Presiden
“Stabilitas politik di pemerintahan federal penting dalam menarik investor asing, misalnya investasi oleh AWS (Amazon Web Services) karena kepercayaan mereka terhadap stabilitas negara kita," cakapnya.
"Ini tidak ditandatangani tadi karena waktu itu (pemerintahan sebelumnya) sedang tidak stabil tapi Alhamdulillah stabilitas itu yang didambakan oleh investor dan rakyat maka mari kita bersatu untuk membangun negara dan negeri ini,” katanya.
Sumber: Republika
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
