Sebab, wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan.
"Ketika PDI-P yang bicara, apa pun judulnya, PDI-P ini adalah partai penguasa, partai tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar, bahkan diusung sebagai capres. Dan itu nada usulannya (soal reshuffle) nggak main-main," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2022).
Memang, kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, selain dari PDI-P, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri.
Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet.
Menurut Adi, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kepala negara menunjukkan gelagat tak biasa.
Saat menghadiri acara hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres.
Lalu, awal November kemarin presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo.
Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video.
Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022.
"Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan," ujar Adi.
Adi berpendapat, wajar jika Jokowi memperlihatkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem.
Bagaimanapun, Anies Baswedan lekat dengan citra oposisi, bahkan antitesa Jokowi.
Sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan.
Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara (IKN), atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru Tanah Air.
Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI-1.
"Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan," kata Adi.
Namun demikian, sejauh ini Jokowi tak pernah terang-terangan menunjukkan penolakannya.
Ini berkebalikan dengan PDI-P yang sejak awal blak-blakan menentang langkah Nasdem.
Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berkali-kali menyentil Nasdem, mulai dari menyindir "partai biru" lepas dari pemerintahan, hingga yang terbaru menyinggung soal evaluasi menteri.
"PDI-P nggak nyaman kalau ada partai koalisi pemerintah saat ini yang jelas-jelas ingin bikin poros koalisi perubahan di 2004 masih ada di dalam koalisi. Makanya (PDI-P) minta dievaluasi menterinya (Nasdem)," tutur Adi.
Sebelumnya diberitakan, PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menhut) Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Namun demikian, Djarot mengatakan, keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Merespons usulan itu, Jokowi tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.
"Clue-nya, ya udah" kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Sumber: Kompas.com
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
