Sebut Luhut Seharusnya Menjadi Target KPK, Pengamat Ungkap Alasannya

BENTENGSUMBAR.COM -Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seharusnya menjadi target KPK.

Hal ini disampaikan Gigin menanggapi Luhut yang menolak sistem operasi tangkap tangan (OTT) KPK. 

Ia menilai bahwa Luhut seharusnya menjadi target KPK, karena merupakan pejabat negara yang juga seorang pebisnis.

"Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19," ungkapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Jumat (30/12).

Sebelumnya, Luhut mengatakan, berbeda dengan di Indonesia, di negara-negara maju hampir tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). 

Luhut mengatakan, negara maju bermartabat membangun sistem digitalisasi.

“Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," katanya dalam Green Port Awards 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/12/2022).

Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. 

"Semua sudah digitalisasi. Jadi, itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," imbuhnya.

Luhut mengatakan, saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. 

Ia pun mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.

"Bukan soal berani tidak berani tangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," katanya.

Luhut mengungkapkan pemerintah pun saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi.

Menurut dia, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," kata dia.

Sumber: WE NewsWorthy

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News