Masinton PDIP: Pak Jokowi Jangan Mau Jadi Wapres, Nanti Jadi Dagelan

BENTENGSUMBAR.COM - Politikus PDIP Masinton Pasaribu tidak setuju dengan wacana Presiden Joko Widodo maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.

Ia berharap Jokowi menolak wacana tersebut karena akan menjadi sebuah dagelan di tengah masyarakat.

"Ya jangan lah, Pak Jokowi jangan mau jadi wapres lah, jadi dagelan gitu lho, karena enggak ada kewenangan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9).

Ia mengatakan Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Atas dasar itu, kewenangan seorang wapres hanya membantu tugas presiden.

Masinton pun menilai Jokowi akan meninggalkan warisan yang buruk bagi generasi bangsa ke ke depan bila menjadi wapres.

"Akan meninggalkan warisan yang buruk buat generasi kita yang akan datang dan semangat amendemen UUD kita adalah semangat membatasi masa jabatan dan gila kekuasaan," ujarnya.

Wacana Jokowi maju sebagai cawapres 2024 mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menguat seiring pernyataan Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono.

Belakangan sejumlah pakar hukum tata negara menilai penafsiran Fajar terhadap UUD terkait pembatasan masa jabatan presiden tersebut keliru.

Ketua MK periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan Jokowi tak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Jimly menilai penafsiran Pasal 7 harus dibarengi dengan Pasal 8 berikutnya. Pasal itu mengatur bahwa wakil presiden bisa menggantikan presiden jika berhalangan atau meninggal dunia. Dengan demikian, Jokowi tak bisa kembali maju meski sebagai Cawapres.

Sementara itu, Relawan Pro Jokowi (Projo) menilai wacana duet Prabowo-Jokowi tidak bisa dipungkiri telah menjadi isu di masyarakat. Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan itu sah-sah saja.

Budi Arie mengaku pihaknya tak bisa melarang setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Sumber: CNN Indonesia 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News