Rapat yang mengagendakan atas tindak lanjut pengendalian inflasi akibat kenaikan BBM serta dengan telah disusunnya Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kota Payakumbuh tahun 2022-2024 itu dibidangi bagian Perekonomian Setdako dan dipimpin oleh stafahli walikota bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Elfriza Zaharman.
Saat rapat dimulai, Stafahli walikota katakan jika pertemuan yang dihelat oleh seluruh TPID Kota Payakumbuh saat ini untuk mengevaluasi atas situasi dan kondisi harga bahan pokok di pasar atas efek dari kenaikan BBM yang telah terjadi.
"Inflasi yang terjadi atas kenaikan harga BBM saat ini sungguh sangat berdampak buruk bagi ekonomi kita semua, sehingga hal ini dapat menyebabkan efek domino terhadap krisis sosial, pengangguran, naiknya harga, kemiskinan, krisis keamanan, sehingga dampak ini membuat setiap daerah menghadapi persoalan yang sama dengan tujuan yang sama yaitu menjaga ekonomi tetap hidup," ujarnya.
Atas dampak kenaikan BBM ini, Elfriza meminta kepada seluruh TPID Kota Payakumbuh untuk dapat melaksanakan evaluasi dan monitoring dalam menindaklanjuti inflasi yang terjadi berupa rencana aksi dari TPID agar pengendalin inflasi dapat terkendali. Dan untuk rencana aksi yang akan kita laksanakan ini supaya dapat berlangsung dalam sekali seminggu, tidak sekali sebulan seeeti sebelumnya, sehingga fluktuasi harga di pasar dapat terjaga agar inflasi terkendali,” pintanya kepada seluruh TPID Kota Payakumbuh.
Selain untuk program rencana aksi yang akan dilaksanakan, Elfriza juga turut meminta kepada TPID supaya dapat selalu aktif untuk turun ke lapangan (pasar) dalam mengawasi dan memantau stok dan ketersediaan pangan dan bahan pokok agar pasar yang menjadi pusat berlangsungnya perputaran ekonomi dapat menjaga inflasi yang terjadi karna efek domino kenaikan BBM saat ini,” lanjutnya.
Setelah sampaikan arahannya, stafahli walikota kembali meminta kepada kepala OPD yang tergabung dalam TPID Kota Payakumbuh untuk dapat menyampaikan hasil dari pantauan OPD masing-masing dalam pengendalian inflasi di kota Payakumbuh.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BULOG cabang Bukittinggi M. Fakri Firdaus turut menyampaikan jika BULOG memiliki 2 gudang yang berada di Tanjung Pati dan Baso yang mampu menampung dengan kapasitas 2000 ton beras.
Fakri ungkapkan jika untuk ketersediaan stok beras yang berada pada gudang BULOG saat ini cukup untuk kebutuhan 3 bulan kedepan.
Menurut Fakri, untuk menjaga ketersediaan cadangan beras di daerah tentu harus juga dibantu oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini kota Payakumbuh melalui dinas ketahanan pangan.
Terkait ketersediaan beras di pasaran saat ini, kepala BULOG cabang Bukittinggi itu katakan jika beras yang tersedia dipasar ada dua varian, yakni varian medium dan premium. Dan untuk jenis beras medium saat ini harga nya masih stabil, akan tetapi untuk beras premium harganya melonjak cukup signifikan.
“Hal ini harus dapat segera kita sikapi dikarnakan warga kota Payakumbuh lebih dominan mengonsumsi beras premium ketimbang beras medium. Ditambah lagi saat ini kita bukan dalam musim panen serta juga kita baru saja mengalami gagal panen sehingga berdampak sekali atas ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini,” ungkap Fakri.
Lebih lanjut, terkait Roadmap yang telah disusun Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menjaga inflasi di daerah, BULOG menyatakan siap membantu dan bekerjasama dalam mensukseskan program tersebut.
Sementara itu, salah seorang pengurus TPID Kota Payakumbuh kepala Diskominfo Junaidi pada kesempatan tersebut katakan jika Diskominfo akan selalu aktif dalam membantu untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi yang up to date, sehingga Roadmap Pengendalian Inflasi Kota Payakumbuh tahun 2022-2024 dapat berjalan lancar dan inflasi di daerah kota Payakumbuh dapat dijaga dengan selalu saling bekerjasama antar OPD yang tergabung dalam TPID Kota Payakumbuh,” tukasnya.
Selaku instansi yang mengelola keuangan yang tergabung dalam pengurus TPID Kota Payakumbuh, kepala Badan Keuangan Daerah Syafwal juga mengatakan jika untuk masyarakat, pelaku transportasi dan pelaku usaha mikro yg terdampak atas kenaikan harga BBM sudah dialokasikan pada perubahan APBD 2022, berupa bantuan sosial yg saat ini Perubahan APBD tersebut sedang dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat,” ungkap Syafwal.
“Namun agar percepatan penyaluran dana bansos dapat dilaksanakan, tentu diminta kepada OPD untuk mulai melakukan validasi data bagi setiap penerima bansos tersebut,” himbaunya. (Hermiko)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
