Perjuangkan Nasib Guru Honorer, Anggota DPRD Kota Padang Bakal Interpelasi Wali Kota, Ini Inisiatornya

BENTENGSUMBAR.COM - Nasib guru honorer yang lulus Passing Grade di Kota Padang di ujung tanduk. Betapa tidak, sampai saat ini, tidak ada kejelasan dari Wali Kota Padang terkait nasib mereka yang belum diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sejumlah anggota DPRD Kota Padang pun mengaku prihatin dengan nasib guru honorer yang lulus Passing Grade ini. Bahkan mereka akan menggagas hak interpelasi, yaitu  meminta keterangan kepada Pemerintah Kota Padang mengenai nasib guru honorer tersebut.

Hak interpelasi yang bakal dilayangkan kepada Wali Kota Padang Hendri Septa tersebut diinisiatori oleh Budi Syahrial dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang.

"Insya Allah, kami telah sepakat akan menggunakan hak interpelasi dalam persoalan guru honorer yang lulus Passing Grade ini. Secara tertulis, hak interpelasi itu akan kami ajukan dalam waktu dekat," cakap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang tersebut, melalui panggilan WhatsApp kepada BentengSumbar.com, Rabu, 24 Agustus 2022.

Dikatakan Budi Syahrial, untuk mengajukan hak interpelasi itu, hanya diperlukan tandatangan persetujuan tujuh orang anggota DPRD Kota Padang dari dua fraksi yang berbeda.

"Alhamdulillah, beberapa kawan-kawan dari beberapa fraksi sudah sepakat dengan kami untuk melayangkan hak interpelasi itu," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Djunaidy Hendry membenarkan ucapan Budi Syahrial tersebut. Ia bahkan menyebut, semua anggota Komisi I DPRD Kota Padang setuju dengan hak interpelasi tersebut.

"Semua anggota Komisi I setuju dengan hak interpelasi itu, disamping anggota DPRD lainnya," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini.

Djunaidy Hendry menyebut beberapa nama yang menjadi inisiator hak interpelasi itu, diantaranya Budi Syahrail dan dirinya sebagai inisiator utama, diantaranya Muchlis dan Salisma dari Fraksi Partai Demokrat, Muzni Zen dari Partai Gerindra, dan Andi Wijaya dari Fraksi PKS.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani menegaskan, DPRD Kota Padang akan memperjuangkan nasib guru honorer tersebut secara maksimal. 

"Kami akan perjuangkan nasib guru honorer ini secara maksimal. Kita tidak main-main dalam persoalan ini," ujarnya, ketika ditemui di ruangannya, Selasa, 23 Agustus 2022.

Unjuk Rasa

Sebelumnya, ratusan orang guru yang FGLPG Kota Padang mendadak mendatangi Rumah Dinas Walikota Padang pada Jum'at malam (19/8).

Kedatangan ratusan perwakilan guru tersebut untuk menemui Walikota Padang Hendri Septa dalam rangka mempertanyakan kelanjutan nasib mereka yang berjumlah 1228 orang untuk di angkat sebagai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Apalagi Badan Kepegawaian Negara akan mengumumkan pada 23 Agustus 2022 yang akan datang. Hingga saat ini status mereka belum di dapatkan.

Tak hanya itu, para guru honorer ini juga menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Padang pada Senin, 22 Agustus 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan Pemko Padang tidak dapat menjelaskan hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Kami hadir di kantor KemenPAN-RB di Jakarta untuk mengawal nasib kami. Pada saat itu kami sudah berjanji bertemu dengan Walikota Padang untuk mendengarkan hasil pertemuan Walikota Padang dengan KemenPAN-RB. Tetapi, Walikota Padang menghindar lewat pintu lain," ucapnya saat melakukan hearing dengan DPRD Kota Padang, Senin (22/8). 

Komitmen Wali Kota Padang

Wali Kota Padang Hendri Septa merespon adanya aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang di Kantor DPRD Kota Padang.

"Kita sudah menindaklanjutinya ke Menpan-RB, sebut wali kota melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang Amrizal Rengganis, Senin (22/8/2022).

Amrizal mengatakan, Pemerintah Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Salah satunya adalah memperjuangan nasib sebanyak 1.226 tenaga honorer guru yang telah menjalani tes PPPK dan dinyatakan lolos dari ambang batas, agar masuk ke dalam aplikasi e-formasi.

"Pada Jumat 12 Agustus 2022 lalu, Bapak Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BKPSDM Kota Padang Arfian telah menemui langsung KemenPAN-RB. Beliau diterima langsung oleh Sekretaris MenPAN-RB, Rini Widyantini. Pada kesempatan tersebut Bapak Wali Kota Padang telah menyampaikan nama-nama pegawai honor yang lulus passing grade. Sekarang tugas kita adalah untuk menunggu sampai permintaan kita diproses," ucap Rengga sapaan Kabag Protokol Pemko Padang itu.

Disebutkan Rengga, ada lebih kurang 186 kabupaten/kota di Indonesia yang juga memiliki masalah serupa dengan Kota Padang. Beberapa diantaranya adalah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Mentawai, Tanah Datar, Kota Bukitinggi, dan Kota Solok.

Amrizal menambahkan, tidak ada niat sedikitpun dari Pemerintah Kota Padang untuk mengabaikan atau tidak menindaklanjuti nasib dari para pegawai honorer tersebut. Pemerintah Kota Padang selalu kontinyu dan terus berkomitmen memperjuangkan nasib para pegawai honorer Kota Padang.

"Seharusnya kita memberikan apresiasi kepada Wali Kota dalam memperjuangkan nasib pegawai honorer ini, kecuali Pak Wali tidak melakukan apapun. Mari kita saling menahan diri. Apakah demo ini menyelesaikan masalah, tentu tidak,"  sebut Amrizal yang juga juru bicara Wali Kota Padang itu. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News