Negara Salah Urus, Faisal Basri: Belanja APBN Hanya untuk Bayar Bunga Utang

BENTENGSUMBAR.COM - Ekonom senior Faisal Basri menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah hanya sebagai instrumen pembayaran bunga utang negara.

Menurut dia, sejak APBN 2014 hingga RAPBN 2023, pertumbuhan pembayaran bunga utang negara telah naik mencapai 230,8%. 

Pada APBN 2014, pembayaran bunga utang negara sebesar Rp133,4 triliun, sementara dalam RAPBN 2023 pembayaran bunga utang ditargetkan sebesar Rp441,4 triliun.

Karena itu, Faisal berujar, RAPBN 2023 yang menargetkan belanja pemerintah mencapai Rp3.000 triliun itu belum bisa menjadi suatu kebanggaan. 

Sebab, kata dia, kenaikan belanja dominan bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk membayar bunga utang negara yang kian melonjak.

"Jadi kalau pemerintah mengatakan ini sejarah, untuk pertama kalinya pengeluaran menembus Rp3.000 triliun, itu tidak bisa dibanggakan," ungkap Faisal dalam Indonesia Leader's Talk secara virtual, Sabtu (19/8) tadi malam.

Pertumbuhan pembayaran bunga utang negara tahun 2022 ini yang mencapai Rp403,9 triliun dinilai sebagai biang-kerok beban APBN yang membengkak.

Di samping itu, pertumbuhan angka belanja pegawai negeri sipil tahun 2023 mencapai Rp442,6 triliun, beda tipis dengan pertumbuhan bunga utang sebesar Rp441,4 triliun. 

Selama periode pemerintahan Jokowi, diketahui sejak 2014 hingga 2023 nanti kenaikan belanja untuk pegawai mencapai 81,6%.

"Pemerintah sudah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat. Kebanyakan beban APBN itu karena salah urus, utangnya tidak produktif," tandasnya.

Adapun data Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2022 mencapai US$403,0 miliar, turun dibandingkan ULN pada triwulan I sebesar US$412,6 miliar.

Sumber: Gatra

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News