BENTENGSUMBAR.COM - Politikus Partai demokrat, Yan Harahap menilai anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), tidak pro rakyat.
Menurut Yan Harahap, pemerintah mesti mempertimbangkan untuk mengikis anggaran pembangunan IKN yang banyak menguras keuangan negara sebab saat ini rakyat tengah ditimpa dengan harga-harga yang melambung tinggi.
"Semat saya, sudah pasti pemerintah ini tidak sayang sama rakyatnya, JIKA lebih memilih 'hamburkan' Rp.700 Triliun buat 'ongkos IKN'," ucap yan harahap di akun Twitter pribanya @YanHarahap, Selasa (23/8/2022).
Pernyataan tersebut dia lontarkan karena anggaran Ibu Kota Baru jauh lebih tinggi ketimbang angaran untuk subsibi BBM agar tidak naik.
"Dibandingkan mengsubsidi rakyatnya 'yang hanya' Rp.198 Triliun,", ungkapnya.
Seharusnya anggaran dari IKN bisa dialikan untuk membantu menambah subsidi energi agar BBM tidak naik, Sebab harga BBM sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi bahwa akan ada penambahan subsidi Pertalite dan Solar sebesar Rp 189 triliun rupiah sampai akhir tahun.
Penambahan subsidi itu dilakukan jika harga BBM tidak dinaikkan dalam waktu dekat.
"Kalau harga minyak terus di atas US$ 100 per barel, maka kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, di atas Rp 502 triliun, nambah kalau kita nggak menaikkan BBM. Kalau nggak ada apa-apa, tidak dilakukan pembatasan, Rp 502 triliun tidak akan cukup," jelasnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI.
Saat ini, kata Sri Mulyani, pemerintah tengah membahas keputusan BBM dengan tiga pilihan, yakni apakah BBM tidak naik dengan resiko subsidi energi harus ditambah lagi, atau volumenya akan ditambah atau volumenya akan dikendalikan atau menaikkan harga BBM.
Sumber: Fajar.co.id
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »