Guru Honorer Unjuk Rasa, DPRD Padang Batal Gelar Rapat Paripurna

BENTENGSUMBAR.COM - Rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi - fraksi  terhadap KUPA PPAS-P tahun 2022 batal Senin, 22 Agustus 2022. 

Hingga siang ini, belum ada kabar, kapan rapat paripurna tersebut akan digelar, padahal berdasarkan undangan, mestinya digelar pukul 10.00 WIB.

Pasalnya DPRD Padang digeruduk oleh dua organisasi guru honorer di Kota Padang. Mereka meminta Walikota Padang hadir untuk menjelaskan nasib mereka yang belum diangkat sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pertama, DPRD Padang melakukan hearing dengan perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non kategori Usia 35 (GTKHNK 35+). Kedua, DPRD Padang di duduki ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang. 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan Pemko Padang tidak dapat menjelaskan hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Kami hadir di kantor KemenPAN-RB di Jakarta untuk mengawal nasib kami. Pada saat itu kami sudah berjanji bertemu dengan Walikota Padang untuk mendengarkan hasil pertemuan Walikota Padang dengan KemenPAN-RB. Tetapi, Walikota Padang menghindar lewat pintu lain," ucapnya saat melakukan hearing dengan DPRD Kota Padang. Senin (22/8)

Zulhardi Z Latif Anggota DPRD Kota Padang dari Komisi IV mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Ketua FGLPG Kota Padang Imran tersebut. Menurutnya, dirinya turut mendampingi perwakilan FGLPG Kota Padang ke KemenPAN-RB.

"Saya turut mendampingi perwakilan FGLPG Kota Padang ke KemenPAN-RB. Saat itu, Walikota Padang datang ke KemenPAN-RB pada pukul 14.00 setelah Shalat Jumat, dari janji pertemuan pada pukul 08.00. Walikota Padang keluar dari KemenPAN-RB lewat pintu lain. Kami menunggu di lobbi kantor. Walikota Padang dan rombongan seakan menghindar," jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhardi Z Latif menekankan, KemenPAN-RB tidak mungking lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang.

"Tidak mungkin di buka lagi formasi PPPK di Kota Padang. Jika di buka lagi, tentu daerah-daerah lain di berbagai daerah di Indonesia menuntut juga untuk di buka lagi formasi PPPK di daerah mereka. Walikota harus bertanggung jawab jika nasib guru honorer di Kota Padang tidak terselesaikan," tambahnya.

Zulhardi Z Latif menekankan, sebelumnya KemenPAN-RB telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, tetapi tidak dilakukan oleh Pemko Padang.

"KemenPAN-RB telah berkunjung ke Padang, dan telah bersurat ke Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang. Tetapi, hingga penutupan, Pemko Padang tidak membukanya. Alhasil, tidak mungkin lagi KemenPAN-RB membuka kembali untuk Padang," tutupnya.

Oleh karena itu, Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan dalam aksi demo damai ini, ia meminta DPRD Kota Padang menghadirkan Walikota Padang untuk bisa menjelaskan hasil dari pertemuan dengan KemenPAN-RB.

"Kami meminta DPRD Padang menghadirkan Walikota Padang untuk menjelaskan berapa formasi untuk kami guru-guru yang telah lulus Passing Grade ini. Apakah 1228 orang guru honorer telah di masukan datanya. Apalagi, 23 September 2022 sudah hangus datanya. Walikota hanya bisa berjanji dengan kata mengusulkan saja. Jadi kami menunggu Walikota Padang menjelaskannya di DPRD Kota Padang, kalau tidak kami tidak akan pulang," paparnya.

Sebelum aksi demo dari FGLPG Kota Padang, forum guru yang tergabung dalam GTKHNK 35+ turut meminta kepastian untuk pengangkatan sebagai guru PPPK.

Yunidar (57) seorang guru SD Tabiang Banda Gadang memaparkan, Pemko Padang seharunya memikirkan usia mereka yang tidak dapat bersaing dengan guru-guru muda yang lebih mudah diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang.

"Melalui DPRD Padang, kami meminta Pemko Padang untuk memprioritaskan mereka untuk di angkat sebagai PPPK di Kota Padang. Apalagi saat ini kami tidak bisa bersaing dengan guru-guru yang usianya jauh lebih muda dari guru-guru yang berumur di atas 35 tahun. Tolong kami pak," ucapnya dengai beraian air mata.

Mendapat banyaknya permasalahan yang menimpa guru - guru honorer di Kota Padang, Ketua DPRD Kota Padang Syahrial Kani akan memanggil Walikota Padang untuk menjelaskan kepada guru-guru honorer ini.

"Bagaimanapun, kita akan perjuangkan nasib guru-guru honorer ini yang menuntut haknya untuk diangkat sebagai guru PPPK di Kota Padang. Oleh karena itu, kami memanggil Walikota Padang untuk menjelaskan semua ini," jelasnya.

Mengenai intimidasi yang diterima oleh guru-guru honorer dalam melakukan aksi demo, Syahrial Kani meminta untuk bertanya langsung kepada Walikota Padang.

"Jika ingin bertanya tentang intimidasi yang diterima guru honorer, silahkan bertanya ke walikota Padang langsung," tutupnya.

Sebelumnya seratusan orang guru yang FGLPG Kota Padang mendadak mendatangi Rumah Dinas Walikota Padang pada Jum'at malam (19/8).

Kedatangan ratusan perwakilan guru tersebut untuk menemui Walikota Padang Hendri Septa dalam rangka mempertanyakan kelanjutan nasib mereka yang berjumlah 1228 orang untuk di angkat sebagai Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Apalagi Badan Kepegawaian Negara akan mengumumkan pada 23 Agustus 2022 yang akan datang. Hingga saat ini status mereka belum di dapatkan.

Hingga berita diturunkan Walikota Padang belum datang dan memberi keterangan kepada FGLPG Kota Padang. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News