Benny Minta Kapolri Dinonaktifkan Sementara, PB HMI Tuding Pernyataan Orderan

BENTENGSUMBAR.COM – Pernyataan Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman yang mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara merupakan bentuk upaya untuk melakukan depresiasi terhadap kinerja Kepolisian.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Muhamad Ikram Pelesa dalam keterangan, Senin (22/8/2022).

Terkait kasus Brigadir J, menurut dia, semestinya Kapolri mendapatkan apresiasi, bukan malah sebaliknya. 

Ia menambahkan, ada kemungkinan pernyataan Benny Kabur Harman ini merupakan orderan dari pihak yang terganggu dari tindak tegas Kapolri dalam melakukan pengungkapan kasus Duren Tiga.

“Bisa saja ini berkaitan dengan sikap tegas pak Kapolri akhir-akhir ini yang melakukan pemberantasan Judi Online, Narkoba dan Para pengkhianat Institusi dalam tragedi Duren 3,” katanya.

Sebab mereka yang terlibat itu, lanjut Ikram, berasal dari bandar-bandar besar, potensi orderan pernyataannya besar. Hingga bermuara pada upaya untuk mendepresiasi kinerja Kapolri.

Lebih jauh ia menjelaskan, masyarakat perlu mengetahui proses penanganan kasus Brigadir J secara utuh. 

Dimana ketika peristiwa serupa terjadi, maka yang harus mengamankan TKP adalah Polsek/Polres melalui Kasatreskrimnya. 

Setelah itu Kasatreskrim/Kapolres melakukan koordinasi dengan dirkrimum Polda/Kapolda. Lanjut ke Dirpidum Bareskrim Polri/Kabareskrim Polri.

“Nanti ketika dianggap tidak mampu barulah Kapolri mengambil alih. Ini kok malah dibalik-balik,” ucapnya.

Dia juga mempertanyakan pihak-pihak yang melakukan upaya depresiasi ini kenapa tidak melakukan upaya pengawasan dan pengawalan terhadap kasus Duren Tiga. 

Tetapi malah menyerang Kapolri yang sedang fokus menuntaskan kasus tersebut.

“Yang jadi pertanyaan adalah apakah pernah para pihak-pihak yang melakukan upaya depresiasi kinerja Kapolri ini mempressing penanganan kasus distruktur bawah, kan mereka mestinya dimintai pertanggung jawabannya?,” jelasnya.

Ia menegaskan, seharusnya tindakan dan sikap tegas dari Kapolri dalam kasus Duren Tiga ini harus mendapatkan apresiasi dari pihak Komisi III DPR RI, sebab atas atensi beliaulah semua teka-teki terjawab, masyarakat menemukan kepuasan dalam kasus ini.

Ia juga meminta Pemerintah dan DPR RI untuk turut mendinginkan suasana, mendukung penuh reformasi di tubuh Polri, dan mempercayakan penangangan kasus ini kepada Kapolri.

“Kami mendukung upaya pak kapolri dalam melakukan reformasi pada institusi, sudah saatnya Pak Kapolri melakukan bersih-bersih,” ujarnya. 

Sumber: Indopos

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News