Demikian diungkapkan Ketua PWNU Sumbar Prof. Ganefri, Ph.D saat menutup Bimbingan Teknis Penguatan Nilai-Nilai Nahdlatul Ulama Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Jumat (8/7/2022) di hotel UNP Padang.
Hadir dalam penutupan ini Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Muhammad Faesal, Wakil Bendahara Umum PBNU Azwandi Rahman, Ketua dan Sekretaris PCNU se-Sumatera Barat, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom NU.
Menurut Ganefri, berkhidmat di NU merupakan bagian untuk berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat.
Perkumpulan NU yang didirikan oleh para ulama kharismatik, tentu tujuannya adalah bagaimana memberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
“Karena itu, berkhidmat di NU semata-mata mencari keredhoan Allah dan keberkahan. Jika berkhidmat di NU, kemudian mendapatkan sesuatu dari berkhidmat di NU tersebut, itu merupakan berkahnya,” kata Ganefri yang juga Rektor Universitas Negeri Padang ini.
Dikatakan Ganefri, dengan adanya Bimtek yang mensosialisasikan peraturan perkumpulan NU yang diputuskan pada Konferensi Besar PBNU beberapa waktu lalu akan meningkatkan harakah, fikrah dan amaliah pengurus dan jamaah NU.
“Dengan peningkatan pemahaman peraturan perkumpulan NU akan mendorong konsolidasi dan semangat berorganisasi. Sehingga akan menguatkan nilai-nilai NU dalam menjaga keutuhan NKRI,” kata Ganefri.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Muhammad Faesal mengatakan, ada 19 peraturan perkumpulan (Perkum) yang disampaikan.
Perkum tersebut menjadi pedoman pengurus dalam mengurus perkumpulan NU. Sehingga tidak ada lagi yang menjalankan perkumpulan NU dengan tafsir sendiri-sendiri.
Ketua Panitia Bimtek Dr. Yulhendri mengatakan, 19 perkum yang disampaikan dalam kegiatan antara meliputi perkum tentang tata cara penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, system kaderisasi, syarat menjadi pengurus, wewenang, tugas pokok dan fungsi pengurus, pembentuan kepengurusan baru, tata cara pengesahan dan pembekuan kepengurusan, perangkat perkumpulan, badan khusus, permusyawaratan, tata cara rapat, klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja, rangkat jabatan.
Juga perkum tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, penyelenggaraan kerja sama, pedoman administrasi, pedoman spesifikasi dan penggunaan lambing, jenis dan pengelolaan rekening, tata cara pembayaran dan perkum tentang laporan pertanggungjawaban, kata Yulhendri menambahkan. (AT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
