PKB Kritik Rencana Pembelian Mobnas Pimpinan DPRD Sumbar: Air Mata Warga Pasaman Belum Kering

BENTENGSUMBAR.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik rencana pembelian mobil dinas baru pimpinan DPRD Sumbar. Kritik itu disampaikan Syafrizal Koto, Wakil Bendahara PKB Sumbar.

"Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar harus memiliki kepekaan dengan kondisi Sumbar saat ini," pungkas Pak Koto, demikian ia akrab disapa kepada BentengSumbar.com, Kamis, 10 Maret 2022.

Dikatakannya, disamping pandemi Covid-19 belum berakhir di Sumbar, saat ini warga Pasaman Barat (Pasbar) dan Pasaman membutuhkan uluran bantuan akibat gempa yang melanda daerah mereka.

"Air mata warga Pasaman belum kering. Sebagian besar warga yang korban gempa, masih berada di tenda-tenda pengungsian," katanya.

Menurutnya, akan lebih bijak jika anggaran untuk pembelian mobil dinas baru itu dipergunakan untuk pembangunan Huntara.

"Korban gempa sangat membutuhkan Huntara tersebut, maka baiyo-iyolah pimpinan dewan untuk mengalihkan anggaran tersebut, demi kebutuhan masyarakat," cakapnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Sumbar menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru pimpinan.

Mereka adalah Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra dengan dua mobil, Irsyad Syafar (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Indra Dt Rajo Lelo (PAN) masing-masing satu mobil.

Pengadaan kenderaan tersebut diakui Pimpinan DPRD Sumbar dan Sekretaris DPRD Sumbar, dengan alasan memang sudah layak untuk dilakukan penggantian kenderaan.

"Benar ada total Rp 3,5 miliar untuk lima mobil dinas pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, Rabu (9/3/2022).

Menurut Raflis, saat ini sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan dan segera dilaksanakan.

"Nanti bisa dalam bentuk lelang atau e-Katalog pengadaannya," jelas Raflis.

Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan pengadaan mobil dinas baru itu sebenarnya sudah lama direncanakan.

"Sudah lama dan selalu kita tunda. Usai dilantik tahun 2019, sempat diusulkan di tahun 2020 tapi pandemi Covid-19. Begitu juga 2021. Baru tahun ini diusulkan lagi," kata Supardi.

Pengusulan itu, kata Supardi dikarenakan kondisi mobil dinas pimpinan sudah ada yang rusak.

"Maklum, itu mobil dinas dari pimpinan periode lama. Mobil itu keluaran tahun 2017 sehingga sudah pantaslah ditukar," kata Supardi. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News