Seperti diketahui, Jokowi menambah posisi jabatan wakil menteri untuk Kementerian Dalam Negeri, dengan total wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju kini sebanyak 17 jabatan.
"Presiden Jokowi harusnya bubarkan KSP (Kepala Staf Presiden), Staf Khusus Presiden, dan Wamen," ujar Pigai kepada GenPI.co, Minggu (9/1/2022).
Dirinya juga menyebutkan beberapa lembaga yang disebutkannya tersebut tidaklah penting.
"ASN itu hanya mau mendengarkan menteri. Bubarkan saja yang namanya KSP, Staf Khusus Presiden, dan Wamen. Mereka tidak bisa tembus ke kementerian dan lembaga," katanya.
Dia lantas membongkar alasan mengapa beberapa lembaga tersebut tidak penting, karena ketiganya terhalang oleh Menteri yang memiliki otoritas lebih tinggi.
"Mereka tidak laku. Saya bicara berdasar pengalaman saya sebagai ASN Kementerian. Dilihat dari asas unitilitas, lembaga-lembaga ini tidak berguna!" tegas Pigai.
Terpisah, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menambahkan pengangkatan wakil menteri hanya akan membebani keuangan negara.
"Karena hal ini memang membebani keuangan negara saja, efektifitas itu lebih baik dari internal Kemendagri saja. Misalnya dengan memberdayakan Dirjen," ungkapnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga dminta harus melakukan evaluasi kabinet dengan cepat agar kementerian bisa berjalan sesuai harapan.
"Dengan apa? Ya reshuffle kabinet. Kan sering Pak Jokowi bilang bahwa kecakapan para menteri ini penting untuk menggerakkan roda kementerian," tandas dia. (GenPI)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
