Perjanjian itu ialah persetujuan tentang penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia – Singapura (realignment Flight Information Region – FIR), perjanjian tentang ekstradisi buronan (Extradition Treaty), dan pernyataan bersama (Joint Statement) Menteri Pertahanan RI dan Singapura tentang kesepakatan untuk memberlakukan perjanjian pertahanan 2007 (joint statement MINDEF DCA).
Partai Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra mengapresiasi perjanjian tersebut, terutama perjanjian ekstradisi.
Namun, dia menyebutkan perjanjian ekstradisi dan perjanjian pertahanan tersebut bukan yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Hal tersebut pernah digagas oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Perjanjian ini pertama memang tanggal 27 April 2007 sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Singapura waktu itu yang mendatangani adalah Menlu Hasan Wirayuda dan Menlu Singapura," kata Herzaky kepada JPNN.com, Kamis (27/1).
Penandatanganan perjanjian ekstradisi yang disaksikan oleh SBY dan Perdana Menteri Singapura kala itu tidak terlaksana dikarenakan DPR menolak untuk meratifikasi perjanjian pertahanan.
"Perjanjian terkait pertahanan itu ditolak, sehingga perjanjian ekstradisi tidak berlaku. Itu ditolak oleh DPR," kata alumnus Universitas Indonesia itu.
Dia berharap perjanjian pertahanan dan perjanjian ekstradisi kali ini akan diterima oleh DPR dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan yang akan didapatkan oleh Indonesia. (JPNN)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
