Ia mengatakan pemerintah harus menyediakan opsi lain selain aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang ingin mengakses ruang publik.
"Jadi menyediakan opsi lain di luar aplikasi PeduliLindungi penting dilakukan pemerintah untuk menjamin hak warga negara," ujar Puan.
Dia menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik. Ia menilai cara lain untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan Covid-19 penting segera disiapkan.
"Setiap warga negara yang punya telepon pintar canggih atau kurang canggih atau bahkan yang tidak punya smartphone sekalipun harus memiliki hak sama untuk mengakses ruang dan transportasi publik," kata politikus PDIP ini.
Ia menekankan, apa pun opsi yang disediakan, pemerintah harus bisa menjamin perlindungan data pribadi warga. Sebab, menurut dia, saat ini hampir semua kegiatan pasti menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.
"Apa pun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut anti bocor," tutur Puan.
Secara khusus, ia menyoroti jika ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta. "Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya agar data pribadi warga bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Puan Maharani.
Tak hanya itu, Puan juga menyoroti fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya keamanan data pribadi masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP tersebut.
Pengintegrasian NIK dengan NPWP merupakan terobosan untuk mempercepat digitalisasi di Indonesia. Tapi hal tersebut harus diikuti dengan pengamanan data milik masyarakat secara maksimal,” kata Puan.
Menurut Puan, kerahasiaan data dan informasi milik warga harus menjadi prioritas. Kerahasiaan data pribadi, lanjutnya, merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi dan dijamin negara.
“Saya kira perlu ada pengamanan berlapis dari sisi teknologi pengamanan data untuk mengurangi risiko bobolnya data pribadi masyarakat melalui informasi pajak hanya dengan menggunakan NIK,” tuturnya.
Puan juga menuntut pengawasan ketat agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengakses data warga dalam proses integrasi NIK dan NPWP untuk hal-hal tak bertanggung jawab. Ia menyoroti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) dalam proses integrasi ini.
“Dan pemerintah harus bisa memastikan agar standar keamanan informasi pajak yang terintegrasi dengan KTP sudah layak dan memenuhi standar,” ujarnya.
Jaga Data Rakyat
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, teknologi digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Namun, ia tak menampik bahwa ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk hal yang buruk.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Women in Tech: Kepemimpinan Perempuan di Era Digital. Acara tersebut turut dihadiri Corporate SVP and Director of the Board Huawei Chaterine Chen secara virtual.
"Di era digital negara perlu hadir untuk memberi ketenangan bagi rakyat, rakyat perlu tahu dan yakin bahwa negara melindungi data mereka di era digital," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/9).
Dengan amannya data, masyarakat tentu tak takut memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupannya. Salah manfaatnya untuk meningkatkan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) rakyat.
"Artinya, teknologi digital membuka pintu memberi kesempatan bagi UMKM-UMKM kita untuk naik kelas," kata Puan.
Para pelaku UMKM perempuan juga harus ikut berkontribusi dan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang pesat ini. Pasalnya, berdasarkan data yang diterimanya, pertumbukan pelaku UMKM perempuan meningkat selama pandemi Covid-19.
"Itu menunjukkan pesatnya industri digital merupakan lahan yang subur bagi masyarakat luas, termasuk perempuan untuk memulai bisnis," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Di samping itu, ia meminta semua anggota DPR, khususnya legislator perempuan melek terhadap hal tersebut. Teknologi digital disebutnya dapat meningkatkan kelas anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Kita perempuan yang ada di parlemen perlu berpartisipasi aktif, kemajuan teknologi digital turut meningkatkan kesejahteraan umum," ujar Puan.
Laporan: Mela
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
