Profesor Sudarnoto: Statement Ketum PBNU dan Menag Yaqut Berpotensi Melanggar Prinsip Demokrasi

BENTENGSUMBAR.COM - Pernyataan dua tokoh Nahdlatul Ulama (NU), yaitu Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, menjadi sorotan serius pengamat sosial keagamaan dan politik, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim.

Pernyataan Kiai Said Aqil Siradj kontroversi karena menyebut semua jabatan seperti Menteri Agama, MUI, termasuk khotib dan imam-imam masjid haruslah dipegang oleh orang-orang NU.

Beberapa tahun lalu, nada yang sama sempat diutarakan juga. Tepatnya saat Kiai Said menegaskan bahwa seluruh kepala KUA se-Indonesia harus dipegang oleh orang NU. Jika bukan orang NU, maka akan salah semua.

Sementara, Menag Yaqut mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara kepada NU, bukan kepada umat Islam.

Atas pernyataan dua tokoh tersebut, Profesor Sudarnoto merasa heran. Dia bahkan menyesalkan statemen tersebut dibuat justru oleh dua tokoh penting, yaitu Ketua Umum PBNU dan Menteri Agama RI.

Apalagi, selama ini dia menilai Kiai Said Aqil Siradj memiliki kemauan, awareness, dan kemampuan untuk menampilan Ormas Islam NU sebagai salah satu kekuatan civil society muslim Indonesia yang secara jujur dan terbuka mengatakan bahwa republik ini dibangun oleh banyak elemen bangsa.

NU hanyalah salah satu saja dari sejumlah elemen bangsa yang ikut berperan penting memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Fakta sejarah, peran para ulama dan kiai dari pondok pesantren dan NU tak terbantahkan.

Sudah banyak hasil riset yang menggambarkan peran-peran penting para kiai dan ulama nusantara ini.

“Akan tetapi, peran para tokoh muslim lainnya dari Muhammadiyah, PERSIS, PERTI, NW dan sebagainya juga sangat penting dan menentukan dalam perjuangan sejarah bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negeri banyak orang, bukan negerinya warga NU,” tegasnya, Ahad, 24 Oktober 2021, dilansir dari RMOL.

Menurutnya, sikap yang sama seharusnya juga ditampilkan oleh Menteri Agama RI, Yaqut. Sebagai seorang aktivis dan pimpinan sebuah ormas pemuda muslim yang sangat terkenal, dari keluarga santri dan saat ini menjabat sebagai Menteri Agama RI semestinya mengerti betul sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia dan secara khusus sejarah kementerian agama.

Sudah banyak hasil riset yang dilakukan oleh para sarjana dan peneliti dari Indonesia dan dari luar tentang sejarah kementerian agama ini.

Secara akademik dan ilmiah, statement Menteri Agama tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah dari negara untuk NU.

Perlu dihindari dan menahan diri untuk tidak memberikan pandangan atau statement emosional dan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara akademik.

“Menghargai karya-karya sejarah yang kredibel secara ilmiyah itu sangat penting karena ini sekaligus mencerminkan sikap hormat seorang Menteri kepada ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Sudarnoto menekankan bahwa demokrasi memberikan ruang yang equal kepada semua warga bangsa untuk memainkan peran-peran dalam bidang-bidang yang diminati. 

Semua warga bangsa secara konstitusional dan politik memperoleh jaminan dan perlindungan untuk berkiprah secara maksimal. Karena itu, prinsip prinsip seperti meritokrasi, professional, partisipatif, inklusif dan berkeadilan menjadi penting dalam demokrasi.

“Saya memandang, statement Kiai Aqil dan Menag berpotensi mengabaikan dan bahkan melanggar berbagai prinsip demokrasi dalam mengelola negara ini,” tekannya.

Padahal NU, di mana Kiai Aqil dan Yaqut menjadi tokoh penting, dikenal sebagai salah satu ormas Islam yang mengusung dan memperjuangkan pandangan washatiyah.

“Saya menghawatirkan statemen Kiai Aqil dan Menag Yaqut ini justru berpotensi membuka jalan bagi kelompok eksklusif di kantong NU dan pasti ini akan membahayakan bagi upaya mainstreaming Washatiyatul Islam dan demokrasi,” sambung Sudarnoto.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Hubungan Internasional itu menyadari bahwa Kiai Said Aqil Siradj dan Menag Yaqut punya hak untuk memperjuangkan warga NU agar memperoleh posisi sosial keagamaan dan politik secara maksimal.

Semangat ini juga muncul di ormas-ormas Islam dan apalagi organisasi politik yang lain.

Akan tetapi, diperlukan cara-cara atau manhaj yang bersesuaian dengan etika dan prinsip demokrasi, menghargai keberadaan warga bangsa yang lain dan yang juga sangat penting tidak mengelabuhi sejarah.

“Bersahabat dan sekaligus berkompetisi yang sehat dan beradab di kalangan anak bangsa sangatlah penting agar negeri dan bangsa ini tidak oleng,” tutupnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News