Pengamat Heran Atas Sikap Tujuh Fraksi Menolak Interpelasi

BENTENGSUMBAR.COM - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengaku heran dengan sikap tujuh fraksi yang menolak interpelasi.

Padahal, lanjut Tom, esensi dari interpelasi hanya ajang menanyakan rencana dan kejelasan terkait program balap mobil listrik tersebut.

"Yang sangat menarik, sebagian fraksi DPRD DKI Jakarta hanya mau melakukan hak bertanya saja, tapi sudah sangat ditakuti," kata Tom kepada wartawan, Senin, 4 Oktober 2021.

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta tengah disibukkan dengan polemik interpelasi Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan. Sejauh ini ada 2 fraksi yakni PDI-Perjuangan dan PSI yang mengajukan hak interpelasi.

Sisanya, 7 fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat menolak interpelasi.

Terlebih 7 fraksi yang menolak interpelasi diketahui sempat mengadakan pertemuan di rumah dinas Gubernur DKI.

Pertemuan tersebut tak mengajak 2 fraksi, PSI dan PDIP selaku pengusul. Pertemuan itu juga diduga jadi ajang lobi politik terkait sikap terhadap interpelasi.

Tom kemudian mempertanyakan sikap 7 fraksi yang sebagian besar merupakan parpol koalisi pemerintahan, tapi punya sikap berbeda antara tingkat DPW atau DPD dengan sikap di tingkat nasional.

Dimana Gerindra, PKB, PPP, Nasdem dan Golkar yang masuk koalisi tingkat nasional, justru bersatu dengan oposisi seperti PKS, Demokrat dan PAN di tingkat perpolitikan daerah.

Menurutnya perbedaan sikap parpol tingkat nasional dan daerah yang justru menciptakan kegaduhan politik.

"Bukankah ini yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat? Berikanlah pelajaran politik yang elegan dan positif bagi generasi penerus. Agar generasi penerus memiliki etika yang baik dan sehat dalam berpolitik," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebut 7 fraksi yang tak setuju dengan pengajuan interpelasi Formula E justru melakukan kegiatan parlemen jalanan.

Pasalnya mereka yang tak setuju interpelasi, seperti fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di rumah dinas Anies.

Padahal menurut Prasetyo, permasalahan agenda seperti Formula E yang jadi program prioritas Anies dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam forum resmi DPRD DKI.

"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M Taufik (penasehat fraksi Gerindra) itu memberikan masukan kepada junior - juniornya memakai parlemen jalanan di sini lah tempatnya," kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021). (Netralnews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News