Hari Listrik Nasional, Puan Maharani Menyoroti Pemerataan Listrik di Indonesia

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti pemerataan listrik di Indonesia, khususnya di daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau listrik. Pasalnya, distribusi listrik Tanah Air baru bisa dibilang signifikan bila semua wilayah bisa menikmatinya.

“Kita memperingati Hari Listrik Nasional setiap tanggal 27 Oktober. Momen ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi pemerataan listrik nasional. Sejarah kelistrikan di Indonesia sudah dilakukan berabad-abad lalu, jauh sebelum terjadinya momentum nasionalisasi perusahaan listrik dan gas, maka sepantasnya kini seluruh rakyat Indonesia bisa menikmat pemerataan listrik,” kata Puan di Jakarta.

Puan memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur listrik Indonesia dimulai pada masa pemerintah Belanda, yaitu perusahaan listrik negara bernama s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB). kemudian dibangun PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara, serta PLTU di Jakarta.

Ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Alhasil, perusahaan listrik pun harus jatuh ke tangan Jepang dan diambil alih oleh mereka. Hanya saja, tak lama setelah itu, Jepang akhirnya menyerah kepada pasukan Sekutu sampai akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Puan mengaku memahami itu semua saat mempelajari sejarah seputar kakeknya, Ir Soekarno. Puan pun mengetahui bahwa momen kemerdekaan dahulu dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh untuk mengambil alih perusahaan yang dikuasai Jepang. Pemuda bangsa saat itu pun kemudian menghadap pimpinan KNI Pusat untuk melaporkan hasil perjuangannya.

Setelah itu, mereka bersama-sama menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Presiden akhirnya mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 1 Tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 yang berisi pembentukan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

“Dari sejarahnya, kita jadi tahu bahwa pengadaan infrastruktur listrik ini sudah dilakukan sejak lama sekali. Bukan kemarin sore saja. Maka, sudah sepatutnya memang pemerataan listrik itu terjadi. Apalagi, setiap sendiri kehidupan membutuhkan listrik sebagai daya penyokong kehidupan. Maka, ini waktunya mengevaluasi diri untuk memperluas jangkauan listrik di seluruh Indonesia,” kata Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu membuka penelitian berdasarkan data Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2020. Menurut riset itu, ada 789 juta orang yang masih tidak memiliki akses energi listrik. Hal ini menyadarkan bahwa masih ada banyak orang yang tetap kesulitan untuk mengakses listrik.

Sementara itu, Kementerian ESDM juga memiliki data distribusi listrik yang tampaknya terlihat tidak adil antara pulau Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sebagai titik berat distribusi listrik di Indonesia. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, distribusi listrik terbilang sangat rendah. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sendiri  berada di urutan paling atas dengan kapasitas listrik 44,8 gigawatt (GW). Namun, Sumatera berada pada urutan kedua dengan kapasitas listrik 14,7 GW.

“Kita harus terus menjalankan kemajuan infrastruktur listrik ini. Jangan sampai stuck di situ saja. Saya memahami kita memang sedang fokus dalam menjaga kesehatan negeri. Tapi, masa infrastruktur listrik berkaitan erat dengan kehidupan dan pembangunan negeri, jadi tidak boleh dilupakan dong,” ujar Puan.

Puan mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi dengan cara meningkatkan fleksibilitas pengembangan pembangkit energi baru terbarukan. Terlebih dalam melakukan pengembangan smart grid yang sudah sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019—2038.

Menurut Puan, implementasi smart grid yang dilakukan sejak 2020 di beberapa daerah, khususnya di Jawa–Bali, bisa diterapkan juga secara bertahap di luar Jawa-Bali. Bukan hanya itu saja, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap bisa jadi bagian dari pembangunan infrastruktur baru kelistrikan indonesia. Semuanya demi pemerataan yang signifikan.

“Pemerataan listrik harus terus diusahakan dan investasi tetap diagendakan. Listrik sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses belajar dan mengajar anak-anak kita. Perbaikannya adalah bagian dari memperbaiki generasi bangsa,” kata Puan.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »