Ancaman hukuman mati terhadap koruptor juga sudah diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut dia bahwa pihaknya mendukung wacana tersebut dan siap mengkaji hukuman mati kepada para koruptor.
"Perlu diperluas tidak hanya tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tipikor Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001," ujar dia dalam keterangannya.
Selain hukuman mati, hukuman lainnya untuk koruptor dengan cara menguras asetnya siap dilakukan.
"Upaya tegas dan keras dengan penindakan juga dilakukan dengan pemidanaan badan dan merampas seluruh aset para pelaku korupsi untuk menimbulkan orang takut melakukan korupsi," jelasnya.
Akan tetapi, eks Kepala Baharkam Polri itu menyadari harus ada syarat kebencanaan alam, keadaan krisis, atau penanggulangan tindak pidana korupsi dalam menerapkan hukuman mati.
Di samping itu, Jenderal Polri bintang tiga tersebut menambahkan bahwa KPK saat terus gencar melakukan pencegahan.
Contohnya dengan melakukan perbaikan sistem merupakan salah satu cara agar tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi.
Sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin merasa resah melihat sejumlah kasus tindak korupsi yang tengah ditangani lembaganya.
Pasalnya, kasus seperti korupsi di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat sipil dan prajurit TNI.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyebutkan Sanitiar membuka kemungkinan koruptor kasus-kasus tersebut dijerat hukuman mati.
"Oleh karena itu, Bapak Jaksa Agung sedang mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati guna memberikan rasa keadilan dalam penuntutan perkara dimaksud," tandas dia. (GenPI.co)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
