BENTENGSUMBAR.COM - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo membutuhkan sosok juru bicara pengganti Fadjroel Rachman yang telah dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan.
Namun, ia mengingatkan pengisian jabatan jubir presiden tidak boleh dilakukan atas dasar bagi-bagi jatah ke anggota tim sukses di Pilpres 2019 lalu.
"Jangan sampai posisi sestrategis ini hanya menjadi sarana bagi-bagi jatah tim sukses atau orang yang getol membela presiden, tapi sama sekali tidak punya kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan," kata Herzaky, dilansir dari CNN Indonesia pada Sabtu, 30 Oktober 2021.
Ia menjelaskan tugas seorang jubir presiden ialah memberikan penjelasan seputar isu atau permasalahan agar menjadi terang di tengah masyarakat, bukan membuat masyarakat semakin bingung pada suatu kebijakan.
Herzaky berkata, pernyataan yang disampaikan jubir presiden tidak boleh malah menimbulkan kegaduhan atau hanya bersifat bualan belaka.
Ia mengingatkan, publik memiliki hak untuk mengetahui setiap pilihan kebijakan atau sikap yang diambil oleh presiden.
"Memberikan clarity, kejelasan, bukannya malah menjadi noise baru. Apalagi sekedar lip service belaka," ucapnya.
Melihat situasi terkini, menurut Herzaky, keberadaan jubir presiden menjadi hal yang relevan sebagai sumber informasi utama, mengingat penjelasan yang disampaikan kementerian atau instansi di pemerintahan Jokowi kerap berbeda satu sama lain dalam merespons sebuah isu.
Namun begitu, ia menyatakan kebutuhan akan keberadaan jubir presiden tergantung kepada Jokowi.
Jika Jokowi melihat sosok yang tepat dan bisa membantu dalam mengomunikasikan pilihan kebijakan dan sikapnya ke publik, menurut Herzaky, sewajarnya jabatan jubir presiden segera diisi kembali.
"Tapi, jika dirasa belum perlu, sebaiknya posisi ini dikaji ulang," imbuhnya.
Sebelumnya, Pihak Istana menyatakan belum ada arahan Jokowi untuk penunjukan jubir baru.
Pergantian jubir presiden jadi sorotan usai Fadjroel dilantik menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan hari ini.
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan komunikasi publik presiden sementara ditangani oleh tiga pejabat setingkat menteri.
Ia tak memastikan sampai kapan Jokowi tak memiliki jubir.
"Sampai saat ini belum ada arahan Presiden. Selain itu, di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP," ucap Bey kepada wartawan, Senin, 25 Oktober 2021.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru memastikan belum ada juru bicara baru bagi Jokowi.
"Belum," ucapnya singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin, 25 Oktober 2021. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »