Buat Petisi Tolak Syarat Wajib PCR untuk Penerbangan, Warga Bali: Siap-Siap Kelaparan Lagi!

BENTENGSUMBAR.COM - Syarat wajib tes PCR untuk perjalanan jalur udara semakin banyak menuai kritik. Bahkan, belum lama ini muncul petisi untuk menghapus aturan kewajiban tes PCR ini. Di sisi lain, pemerintah justru tengah merencanakan untuk menyamaratakan syarat tes PCR bagi penumpang di semua jenis transportasi.

Petisi tersebut diunggah di situs Change.org yang dengan cepat mendapat respon publik. Hingga Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 01.45 dini hari WIB, sebanyak 20.408 orang telah menandatangani petisi itu dari total target 25.000.

Herlia Adisasmita, pengunggah yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Bali dan pelaku pariwisata menuntut salah satu dari dua opsi, yakni penghapusan aturan wajib tes PCR untuk penerbangan atau penurunan harga tes PCR secara signifikan.

Dia juga menyebut, ekonomi Bali yang bergantung pada pariwisata paling terperosok di antara provinsi lainnya. Hampir dua tahun pandemi menurutnya sangat panjang.

“Hingga detik ini masyarakat pekerja masih lebih banyak yang menganggur, dan pengusaha masih terus-terusan tumbang satu persatu. Kesulitan ekonomi di Pulau Bali, bukan masalah sepele,” tulis Herlia dalam petisinya.

Nasib warga Bali, lanjut dia, sangat bergantung pada kedatangan turis domestik. Dia menilai alasan aturan wajib tes PCR yang tiba-tiba ini pun terkesan dibuat-buat. 

“Bubar jalan semua rencana para turis domestik untuk berlibur. Harga PCR masih sangat mahal, dan tidak semua klinik menawarkan hasil 1-2 hari selesai. Baru saja kami mulai senyum, sekarang siap-siap kelaparan lagi!” tegas Herlia.

Ekosistem pariwisata itu, lanjutnya, besar dan berlapis yang di dalamnya berisi manusia yang memiliki keluarga, anak. Mereka butuh penghasilan. Dia menjelaskan, saat ini banyak warga Bali yang depresi, rumah tangga hancur, bahkan bunuh diri karena faktor ekonomi. 

“Kami harus bagaimana lagi? Prokes sudah, vaksin sudah, Peduli Lindungi sudah. Selama ini dengan antigen-pun semua berjalan baik-baik saja tanpa kenaikan jumlah kasus. Kenapa tiba-tiba PCR? Sebegitu berlebihan kah kami yang hanya ingin bisa bertahan hidup?” lanjut Herlia.

Petisi tersebut kemudian ditutup dengan ajakan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di Jawa dan Bali, para pelaku industri pariwisata, dan pecinta pulau Bali.

Rencana penerapan syarat sama

Di tengah polemik dan penolakan dari sejumlah kalangan, pemerintah justru sedang merencanakan untuk menerapkan syarat wajib tes PCR ke semua moda transportasi. Upaya ini disebut pemerintah sebagai upaya mencegah kenaikan kasus positif Covid-19.

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemberlakukan tes PCR untuk semua moda transportasi bisa dilakukan jelang masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru,” ucap Luhut pada Senin, 25 Oktober 2021.

Meski demikian, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya untuk menekan harga tes PCR hingga Rp300.000 serta memberlakukan tes PCR selama 3x24 jam untuk perjalanan udara, demi mengurangi beban masyarakat ketika melakukan mobilisasi.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah belajar dari kasus yang terjadi di banyak negara yang telah melakukan relaksasi aktivitas masyarakat serta protokol kesehatan. Negara-negara ini, lanjut Luhut, mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup pesat.

“Meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Contohnya seperti Inggris, Belanda, Singapura dan beberapa negara Eropa lainnya,” ujarnya.

Evaluasi kebijakan

Sebelum keputusan tersebut diumumkan, Ketua DPR RI Puan Maharani memang telah mewanti-wanti pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan syarat wajib tes PCR untuk perjalanan menggunakan pesawat.

Hal yang menjadi perhatian Puan adalah masih mahalnya harga tes PCR sehingga masyarakat merasa keberatan dengan keputusan pemerintah tersebut. Dia pun mendesak agar pemerintah menurunkan harga tes PCR yang mampu dijangkau oleh masyarakat.

Eks Menko PMK ini juga berharap segera ada penyeragaman fasilitas kesehatan di daerah-daerah di Indonesia. “Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat,” kata Puan.

Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

"Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News