BSSN Diretas, Puan Maharani Tunjukkan Rasa Kecewa Berat

BENTENGSUMBAR.COM - Baru minggu ini, ada peretasan pada situs resmi milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sudah seminggu sampai akhirnya terungkap ke publik.

Hal ini berdasarkan cuitan akun Twitter @son1x777, Peretas yang menggunakan nama alias 'theMx0nday' sebagai identitasnya ini menyebut situs BSSN telah terkena serangan deface sejak Rabu, 20 Oktober 2021.

Selain itu ia menulis peretasan itu dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga berasal dari Indonesia yang meretas website negara Brazil.

Peretasan yang menimpa BSSN disebut menggunakan metode Deface yang mengubah tampilan muka dari laman website www.pusmanas.bssn.go.id.

Tampilan situs milik lembaga negara ini diganti dengan gambar bertuliskan Hacked by theMx0nday. Lalu dibagian bawah tulisan itu muncul logo BSSN disertai tulisan, "NSA da indonesia pwnetada fds KKKKKKKKKKKK," seperti tertulis dalam situs tersebut.

"Sonix sempat disini. Deface ini dilakukan untuk merespons peretasan dari Indonesia terhadap situs Brazil. Lihat betapa mudah mengacaukan negara kacau Anda," tulis si peretas seperti terlihat dalam tangkapan layar laman BSSN yang beredar.

Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Anton Setiawan mengakui bahwa situsnya sempat mengalami peretasan.

Menurutnya, tak ada data-data yang menyangkut kepentingan publik dari peretasan tersebut.

"Ya benar, tidak ada [data publik]. Hanya data malware untuk kepentingan riset," ucap Anton.

Ia menyebutkan bahwa saat ini tim BSSN tengah melakukan penanganan guna memulihkan situs yang diretas tersebut. Ia merincikan situs tersebut berisikan data-data respository malware yang dikumpulkan oleh pihaknya.

Menurut dia, tak ada upaya penetrasi lain yang dilakukan peretas selain melakukan deface terhadap tampilan website.

"Saat ini penanganan situs tersebut telah dilakukan oleh tim CSIRT BSSN," jelas dia.

Dorong Sahkan RUU PDP

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal, menyayangkan terjadinya peretasan pada laman Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa waktu lalu. Ia mendorong agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Saya mendorong agar secepatnya RUU PDP segera disahkan menjadi UU agar ada suatu landasan hukum yang dapat mendorong setiap lembaga dan kementerian ataupun pihak swasta untuk lebih meningkatkan sistem keamanan datanya," kata Iqbal.

Menurut Iqbal peretasan dan pencurian data bukan kali ini saja terjadi. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi persoalan yang serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia.

"Apalagi kali ini kasus peretasan situs terjadi di BSSN yang kita tahu bahwa BSSN itu merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang keamanan informasi dan siber nasional," ujarnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, sudah saatnya pemerintah menganggap serius persoalan peretasan situs ataupun pencurian data. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan keamanan data di setiap lembaga dan kementerian.

"Yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan data di setiap lembaga dan kementerian yang ada, agar kasus kasus seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Mendengar kabar itu, Ketua DPR RI Puan Maharani terkejut sekaligus kecewa dengan peretasan terhadap  website BSSN.

Puan Maharani meminta BSSN yang seharusnya menjadi 'tameng' pemerintah, untuk mengevaluasi diri setelah kejadian tersebut.

"Saya sungguh terkejut, BSSN yang menjadi ‘tameng’ utama keamanan siber Indonesia justru kena retas," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara.

Puan memandang bahwa peretasan website BSSN adalah isu serius bagi keamanan siber di Indonesia.

Ia meminta  evaluasi serius kepada BSSN yang diberi tugas khusus oleh pemerintah dalam hal teknis sistem keamanan siber.

Menurut politisi PDIP itu, kalau "tameng" utama keamanan siber Indonesia bisa diretas, dikhawatirkan website pemerintah lainnya yang menyimpan data publik bisa dengan mudah disusupi.

Puan mengatakan, BSSN perlu mengaudit secara teknis terkait adanya celah sistem keamanan yang disusupi peretas atau "hacker".

Kemudian BSSN diminta untuk segera berbenah diri secara teknologi maupun sumber daya manusia.

“Setelah berbenah, baru bisa melaksanakan tugas keamanan siber. Karena tidak mungkin melindungi keamanan siber pemerintah, kalau belum bisa melindungi diri sendiri,” ujarnya.

Laporan: Mela

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News