Sebab menurutnya, masyarakat terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar PCR.
"Bapak bisa hitung berapa warga Indonesia harus merogoh kocek setiap harus berangkat, dan berapa banyak orang yang keluar uang dalam ini?," ujar dia saat rapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, Rabu, 1 September 2021.
Tak hanya itu, politikus PDIP tersebut menuding adanya praktik bisnis PCR.
Dia juga menyayangkan aturan perjalanan tersebut, yang mana negara dinilai berbisnis dan mencekik rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Mohon maaf kita negara membiarkan dalam kondisi seperti ini, ada bisnis mencekik rakyat, sepertinya kita tidak berdaya semua. Salah satu yang menyedot uang rakyat itu dari PCR ini naik pesawat terbang," imbuhnya.
Dia juga meminta Dirjen Udara untuk memberikan usulan yang lebih solutif terkait syarat PCR tersebut.
"Pasti bapak yang diajak bicara pemerintah soal ini. Jadi inilah yang orang bilang kita ini berbisnis dengan rakyat dengan kondisi seperti ini, ada kewenangan kita disitu," tutur Lasarus.
Kendati demikian Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengeklaim telah menyampaikan komplain masyarakat terkait persyaratan PCR ini kepada Satgas Covid maupun Kemenkes.
Dia juga setuju dengan masukan Komisi V, bahwa PCR kurang praktis dan merugikan masyarakat sebagai syarat perjalanan udara. (GenPI)
« Prev Post
Next Post »
