Hal tersebut diungkapkan Antonio Guterres mengutip dari laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB.
Ironinya, Indonesia menjadi satu dari 45 negara yang disinggung Antonio Guterres terkait kasus kekerasan dan intimidasi di Papua.
Diketahui, Indonesia masuk daftar dalam laporan tahunan Sekjen PBB per September ini.
Laporan tahunan tersebut ikut menyoroti soal intimidasi hingga kekerasan terhadap para aktivis yang sudah bekerja sama dengan PBB terkait HAM.
"Pada 26 Juni 2020, komisi menyoroti tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat," jelas laporan OHCHR PBB dikutip GenPI.co, Kamis, 23 September 2021.
"Mereka fokus pada dugaan intimidasi terhadap Wensislaus Fatubun, aktivis dan penasihat soal HAM untuk Dewan Adat Papua," sambungnya.
Selain itu, dalam laporan tersebut ditulis, bahwa Wensislaus Fatubun secara rutin menyediakan dokumen, kesaksian, dan analisis tentang isu HAM di Papua Barat kepada PBB.
"Fatubun bekerja dengan Special Rapporteur untuk isu-isu kesehatan di Papua selama kunjungannya," tulis laporan OHCHR.
Selain itu, dalam laporan itu, Fatubun juga mendapat intimidasi di media sosial Facebook pada 6 Oktober 2019.
Ia dan keluarganya dituding terafiliasi dengan kelompok separatis di Papua.
Tak hanya itu, dalam bulan yang sama, perwira dari Polres Tomohon serta dua perwira Komando Daerah Militer bertanya kepada salah satu keluarga Fatubun soal pekerjaannya.
Fatubun kemudian melaporkan hal itu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Februari 2020.
PBB juga mencantumkan dalam laporan itu sejumlah nama aktivis HAM yang mendapat intimidasi dan kekerasan.
Mereka antara lain, aktivis HAM dari suku Me Yones Douw, jurnalis Victor Mambor, aktivis HAM Veronica Koman, dan aktivis HAM Papua Barat Victor Yeimo yang kini dipenjara. (genpi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
